Moeldoko soal Usul Gaji Aparat Naik: Negara Punya Prioritas
CNN Indonesia
Jumat, 26 Okt 2018 03:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku setuju dengan pendapat calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto bahwa gaji aparat penegak hukum perlu dinaikkan demi menghindari suap atau korupsi. Namun, merealisasikan hal tersebut dinilai tak mudah.
"Negara sih maunya begitu. Tapi persoalannya keuangan negara bagaimana? Mengelola negara kan pilihan, mana dulu," kata Moeldoko di Jakarta, Kamis (25/10).
Sebelumnya, Prabowo berpendapat lembaga penegak hukum dan pemerintahan kini degradasi atau penurunan kualitas. Hal ini, menurut dia, terlihat dari merajalelanya korupsi di badan penegak hukum. Prabowo pun menilai solusi menghentikan ini disebut dengan memberikan upah tinggi kepada mereka.
Menurut Moeldoko, pemerintah tentu akan mengalirkan anggaran ke program-program yang dinilai prioritas. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai banyak digunakan untuk infrastruktur, dana desa, dan anggaran kesehatan.
"Ada prioritas. Kalau prioritasnya di sini, ya di sini. Seperti itu," mantan Panglima TNI ini menegaskan.
Namun, ia mengaku pemerintahan Jokowi akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum. Buktinya, pada ertengahan tahun ini, Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah tentang pemberitan Tunjangan Hari Raya serta gaji ke-13 kepada PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.
Tahun ini, THR dan gaji ke-13 yang masuk ke kantong PNS dan pensiunan mencapai Rp35,76 triliun. Jumlah ini lebih besar dibanding tahun lalu.
Pemerintahan Jokowi pun rencananya akan tetap menganggarkan THR dan gaji ke-13 pada tahun depan. Selain itu, pemerintah juga berencana mengerek gaji PNS pada tahun depan sebesar 5 persen. (chri/agi)
"Negara sih maunya begitu. Tapi persoalannya keuangan negara bagaimana? Mengelola negara kan pilihan, mana dulu," kata Moeldoko di Jakarta, Kamis (25/10).
Sebelumnya, Prabowo berpendapat lembaga penegak hukum dan pemerintahan kini degradasi atau penurunan kualitas. Hal ini, menurut dia, terlihat dari merajalelanya korupsi di badan penegak hukum. Prabowo pun menilai solusi menghentikan ini disebut dengan memberikan upah tinggi kepada mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Moeldoko, pemerintah tentu akan mengalirkan anggaran ke program-program yang dinilai prioritas. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai banyak digunakan untuk infrastruktur, dana desa, dan anggaran kesehatan.
"Ada prioritas. Kalau prioritasnya di sini, ya di sini. Seperti itu," mantan Panglima TNI ini menegaskan.
Namun, ia mengaku pemerintahan Jokowi akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum. Buktinya, pada ertengahan tahun ini, Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah tentang pemberitan Tunjangan Hari Raya serta gaji ke-13 kepada PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.
Tahun ini, THR dan gaji ke-13 yang masuk ke kantong PNS dan pensiunan mencapai Rp35,76 triliun. Jumlah ini lebih besar dibanding tahun lalu.
Pemerintahan Jokowi pun rencananya akan tetap menganggarkan THR dan gaji ke-13 pada tahun depan. Selain itu, pemerintah juga berencana mengerek gaji PNS pada tahun depan sebesar 5 persen. (chri/agi)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK