Gerindra Yakin Tol Suramadu Tak Bisa Rayu Suara Warga Madura

CNN Indonesia
Senin, 29 Okt 2018 15:59 WIB
Partai Gerindra meyakini penggratisan tarif tol Suramadu tak bisa membeli suara warga Madura agar memilih Joko Widodo alias Jokowi pada Pilpres 2019.
Wakil ketua umum DPP Gerindra Ferry Juliantono (kedua kiri), beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menganggap Presiden Joko Widodo tetap tidak akan mendapat banyak suara pada Pilpres 2019 di Madura meski menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu. Menurutnya, suara warga Madura tidak bisa dibeli dengan cara yang itu.

"Rakyat Madura juga tahu bahwa nilai dirinya tidak sebesar tarif jalan tol suramadu," ucap dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (29/10).

Ferry, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu, meyakini mayoritas warga Madura tetap memilih Prabowo pada Pilpres 2019 seperti pada Pilpres 2014.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sangat yakin Madura tetap menjadi lumbung suara Prabowo-Sandi," kata Ferry.

Ferry menilai Jokowi mulai kehabisan cara untuk meningkatkan elektabilitasnya. Hingga akhirnya, kata Ferry, mengambil langkah yang tergolong aneh. Salah satunya adalah menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu.

"Kami menganggap Jokowi sudah mulai stres, pakai cara yang aneh-aneh untuk merebut pemilih," ujar Ferry.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membebaskan tarif tol Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Madura pada Sabtu (27/10). Kebijakan itu dikeluarkan setelah beberapa hari sebelumnya calon wakil presiden pendamping Jokowi, yakni Ma'ruf Amin, berkeliling Madura.

Jokowi mengklaim penggratisan tarif Tol Jembatan Suramadu bertujuan untuk meningkatan perekonomian masyarakat Madura. Dia menilai akan lebih banyak investasi yang masuk ke Madura setelah kebijakan tersebut diterbitkan.

Ia menyatakan kebijakan ini diambil setelah mendengarkan banyak usulan dan desakan dari tokoh agama, ulama, dan kiai. Biaya pemeliharaan akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(bmw/arh)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER