TKN Sebut Pelaporan Jokowi ke Bawaslu Hanya Cari Panggung

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyatakan Forum Advokat Rantau (FARA) sedang mencari sensasi karena melaporkan Jokowi ke Bawaslu. FARA melaporkan Jokowi atas dugaan kampanye terselubung lewat kebijakan menggratiskan Tol Suramadu.

Menurut Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding, FARA tidak memahami posisi Jokowi selaku presiden harus membuat kebijakan agar pemerintahan terus berjalan.

"Itu sih anak-anak yang lagi nyari panggung dan perhatian. Harus dilihat Pak Jokowi itu presiden, jadi memungkinkan beliau membuat kebijakan-kebijakan sebagai presiden yang harus menjalankan pemerintahan," ujar Karding saat dihubungi, Rabu (31/10).

Lihat juga: Jokowi Klaim Larang Kiai Acungkan Satu Jari di Tol Suramadu

Karding menuturkan pemerintah tidak akan berjalan jika Jokowi menuruti permintaan para pihak yang melarang calon petahana membuat kebijakan saat masa kampanye Pilpres 2019.

Di sisi lain, ia menyebut masyarakat akan marah jika Jokowi dilarang membuat kebijakan karena menjadi calon petahan.

"Jadi menurut saya banyak hal yang bisa dipersoalkan. Tidak usah hal-hal tidak penting yang merugikan rakyat," ujarnya.

Presiden Jokowi pada Sabtu (27/10) lalu resmi membebaskan tarif Tol Jembatan Suramadu. Kebijakan pembebasan guna meningkatkan perekonomian Madura yang selama ini tidak terlalu signifikan.


"Kami harapkan dengan menjadi jembatan non-tol biasa, kami berharap pertumbuhan ekonomi Madura baik investasi mendatang semakin banyak, properti, turisme berkembang di Surabaya," kata Jokowi di Jembatan Suramadu. "Pada hari ini saya memutuskan Jalan Tol Suramadu jadi Jembatan non-tol biasa," tuturnya.

Lihat juga: Tim Jokowi Tegaskan Tol Suramadu Gratis Bukan Kampanye

Lebih lanjut Jokowi meminta semua pihak tak mempolitisasi pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu. Ia menyatakan pembebasan tarif tak berkaitan dengan Pilpres 2019.

"Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, urusan investasi, urusan kesejahteraan, urusan rasa keadilan," kata Jokowi.

Jokowi kembali berkompetisi dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 ini. Di Madura, pada Pilpres 2014 silam, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla hanya meraih 692.631 suara, kalah dari Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa yang mendulang 830.968 suara.

Anggota FARA Rubby Cahyady mengatakan ada dugaan kampanye berkedok penerbitan kebijakan saat Jokowi berada di Jembatan Suramadu.

Lihat juga: Gerindra Yakin Tol Suramadu Tak Bisa Rayu Suara Warga Madura

"Patut diduga hal tersebut adalah pelanggaran kampanye atau kampanye terselubung serta diviralkan oleh media masaa. Terlebih di saat peresmian tersebut banyak yang menunjukkan simbol salam satu jari, yang merupakan citra diri selaku calon presiden," kata Rubby di kantor Bawaslu.

Rubby menyertakan alat bukti berupa foto sejumlah berita media online. Bukti yang dibawanya menunjukkan foto orang-orang di sekitar Jokowi berpose satu jari di Suramadu.

Menurut dia, hal itu termasuk unsur dugaan kampanye terselubung berkedok penerbitan kebijakan. Dia merujuk ke Pasal 282 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. (jps/wis)