Pikir-pikir Gerindra soal Wagub: Sosok Anies dan Mesin PKS

Jakarta, CNN Indonesia -- Lebih dari dua bulan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja sendiri sejak ditinggal Sandiaga Uno yang mengundurkan diri dari kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta demi fokus menjadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto, dalam Pilpres 2019.

Posisi itu kemudian menjadi rebutan dua parpol pengusung pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kader-kader dari dua parpol yang berkoalisi itu saling melontarkan pernyataan yang membela dirinya dan menyudutkan pihak lain.

Ketua DPD I Partai Gerindra DKI M Taufik mengklaim posisi wagub akan diberikan kepadanya atas restu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPD I Gerindra DKI Jakarta Prabowo Soenirman meminta PKS tidak genit dalam pengisian posisi DKI-2 itu.

Lihat juga: Mendagri Dorong Pengganti Wagub DKI Segera Ditentukan

PKS meminta posisi itu diberikan kepadanya karena Gerindra sudah mendapat jatah semua jabatan. Misalnya, posisi capres, cawapres (meski kemudian Sandiaga keluar dari Gerindra), Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi bahkan mengancam mematikan mesin partai dalam Pilpres 2019 jika posisi wagub DKI tak diberikan kepada pihaknya. PKS merupakan salah satu pengusung utama pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga di Pilpres 2019.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin menegaskan Prabowo dan Ketua Dewan Syariah PKS Salim Segaf Al-Jufri telah membuat kesepakatan soal pengganti Sandiaga.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berpelukan dengan Sandiaga Uno (kiri) usai pengunduran diri Sandiaga sebagai Wagub DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Jumat (10/8). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

"Di level pimpinan sudah selesai, sudah sepakat itu merupakan DKI bagian komitmen kerja sama maka posisi wagub DKI akan diserahkan kepada PKS. Itu beberapa kali disampaikan Pak Prabowo kepada Pak Sohibul Iman," tutur Suhud.

Prabowo kemudian mengaku telah menyerahkan urusan perihal kursi wakil gubernur DKI Jakarta kepada Ketua DPD Partai Gerindra M Taufik.

"Ketua Gerinda Jakarta namanya Muhammad Taufik. Tenang saja, you tunggu waktu pengumuman, tanya Pak Taufik sajalah," kata Prabowo di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10).

Lihat juga: Ancaman PKS Matikan Mesin Partai Demi Posisi Wagub DKI

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pengisian posisi cawagub DKI itu tidak memiliki batas waktu selama Anies selaku Gubernur bisa mengerjakan seluruh pekerjaan dengan baik. Kewenangan pengisiannya diserahkan kepada partai pengusung.

Meski tanpa tenggat, berlarut-larutnya pemilihan pengganti Sandiaga ini dinilai berdampak buruk bagi Prabowo. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate, menyindir sikap PKS dan Gerindra serta dampaknya jika kubu oposisi terpilih.

"Urusan Wagub DKI saja bertele-tele, dan susah mengambil keputusannya, maka tentu mengkhawatirkan apabila kepercayaan mengurus negara yang lebih luas dan besar permasalahannya, bisa diselesaikan secara cepat," kata Johnny di Rumah Cemara, Jakarta, Rabu (31/10).

Ketua DPD I Partai Gerindra DKI sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Jakarta, Selasa (24/4). (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Senada, Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi menilai kepemimpinan Prabowo bisa dipertanyakan apabila pembahasan kursi DKI 2 tak kunjung selesai.

"Kerugian besar karena menunjukkan ketidakmampuan Prabowo menjaga soliditas koalisi. Kalau dari ini saja sudah tidak bisa jaga soliditas, repot nanti proses berikutnya," ucap Wawan kepada cnnindonesia.com, belum lama ini.

Menurut dia, mesin Partai Gerindra dan PKS saat ini seharusnya sudah bergerak mencari cara memenangkan Prabowo dan Sandi dalam Pilpres 2019 dan fokus pemenangan Pileg 2019. Tetapi saat ini, masih ada suara-suara sumbang di tingkat DKI mengenai pengisian kursi wagub.

Lihat juga: Gerindra soal Kursi Wagub DKI: PKS Jangan Genit

"Menunjukkan kepada publik internal mereka sedang bertarung. Tentu menjadi situasi tak ideal di tengah kebutuhan mereka untuk solid. Itu menghabiskan energi yang harusnya untuk pilpres dan pileg. Ini energi partai separuhnya habis untuk [urusan posisi] wagub," tuturnya.

Sosok Anies

Tarik ulur penentuan dianggap wajar karena DKI-2 merupakan posisi strategis untuk pemenangan Pilpres 2019. Wawan berpendapat Gerindra sangat memperhitungkan sejumlah faktor sebelum menentukan posisi ini.

Pertama, keterikatan sosok Anies yang minim dengan Partai Gerindra. Menurut dia, Anies yang bukan dari parpol tidak benar-benar merepresentasikan partainya Prabowo itu. Representasi Gerindra saat Pilkada 2017 ada pada diri Sandiaga.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama tokoh-tokoh PKS, di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (30/7). (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)

"Pak Anies sendiri tak bisa dikatakan attached kepada Gerindra. Dari ideologisnya Pak Anies berbeda dengan Gerindra dan lebih dekat dengan PKS, PAN, politik Islam lain," ucap Wawan.

Diketahui, figur bisa mengatrol raihan suara parpol atau sebaliknya atau yang dikenal sebagai efek ekor jas atau coat tail effect. Syaratnya, sosok dan parpol punya keterikatan kuat dalam benak masyarakat.

Hingga kini, secara nasional, tingkat elektabilitas Prabowo-Sandi masih di bawah petahana Joko Widodo-Maruf Amin. Berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas, 24 September-5 Oktober 2018, elektabilitas Prabowo-Sandi 32,7 persen dan pasangan Jokowi-Maruf mencapai 52,6 persen.

Lihat juga: Prabowo Serahkan Urusan Kursi Wagub DKI ke Taufik Gerindra

Kedua, lanjut Wawan, pentingnya mesin partai PKS bagi pemenangan Prabowo. Selain parpol pengusung utama Prabowo-Sandi dan koalisi loyal Gerindra, PKS memiliki raihan suara yang signifikan secara nasional dan regional di DKI.

Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Pemilu Legislatif 2014, PKS memperoleh 8.480.204 suara atau 6,79 persen. Pada Pilkada 2018, pasangan yang diusug PKS juga menguasai delapan dari 17 provinsi. PKS juga setidaknya masuk tiga besar sejumlah DPRD, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, serta Maluku Utara.

"Itu jelas pasti dihitung karena PKS pilar utama dari dukungan politik koalisi ini. Kalau ancaman PKS [menghentikan mesin] berlangsung, jelas kerugian bagi Prabowo," tutur Wawan.

(chri/arh)