Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua
Ombudsman DKI Teguh Nugroho menyebut sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT KAI soal pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau
skybridge Tanah Abang.
"Belum ada kecocokan di antara kedua belah pihak," kata Teguh saat dihubungi, Senin (12/11) malam.
Teguh menuturkan ada lima aspek berkaitan dengan pembangunan skybridge yang harus disepakati oleh Pemprov DKI dan PT KAI. Hal itu diketahui setelah Ombudsman DKI melakukan pertemuan baik dengan Pemprov DKI maupun PT KAI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kelima aspek itu antara lain arus (
flow) penumpang, masalah aset, pintu penghubung dari Stasiun Tanah Abang menuju skybridge, sarana dan prasarana pendukung yang tersedia di skybridge, serta soal pengamanan.
Teguh mencontohkan soal aspek sarana dan prasarana. Ia menjelaskan jika PT KAI tidak memperbolehkan para PKL yang nantinya berjualan di atas skybridge untuk menggunakan fasilitas toilet di Stasiun Tanah Abang.
Berdasarkan hitungan PT KAI, dari jumlah 446 kios PKL dengan asumsi dua orang penjaga di setiap toko, maka total pedagang berjumlah 892 orang.
Atas dasar itu, PT KAI pun meminta PD Pembangunan Sarana Jaya selaku kontraktor skybridge untuk membangun toilet sendiri bagi para PKL.
"Waktu kami panggil, Sarana Jaya sedang melakukan designing lagi untuk toilet itu," ujar Teguh.
 Pembangunan Skybridge. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Kemudian terkait masalah aset, sambung Teguh, pihaknya akan meminta tim aset dari Pemprov DKI dan PT KAI untuk melakukan presentasi soal aset tersebut. Nantinya, Ombudsman DKI akan melakukan konsoliasi agar kedua pihak mencapai kesepakatan.
Ombudsman DKI rencananya juga akan memanggil Dinas Perhubungan DKI dan tim pengelola arus Stasiun Tanah Abang untuk membicarakan masalah gate serta sarana dan prasarana lainnya.
Teguh mengungkapkan selama ini Pemprov DKI selalu mengklaim jika telah melakukan koordinasi dengan PT KAI. Namun nyatanya tidak ada komunikasi yang intensif antara kedua belah pihak.
Apalagi, menurut Teguh pihaknya juga harus segera memperoleh kepastian soal pembukaan Jalan Jatibaru. Meski saat ini jalan sudah dibuka, namun kemacetan masih sering terjadi dan hal itu harus segera diselesaikan.
"Kami harus ada kepastian juga ini kan, Jalan Jatibaru ini. Jalan Jatibaru sudah dibuka tapi masih macet, kami mau segera tidak ada kemacetan dan pedagang segera pindah ke atas dan tidak ada penambahan pedagang baru lagi di bawah," tutur Teguh.
Lebih dari itu, Teguh menyampaikan pihaknya berharap agar Pemprov DKI dan PT KAI segera bersepakat, terutama soal empat aspek. Di antaranya soal arus penumpang, gate, aspek pengamanan, serta sarana dan prasarana.
"Kalau persoalan aset kan persoalan jangka panjang, tapi minimal yang empat isu harus segera selesai," katanya.
Pembangunan skybridge Tanah Abang kembali molor dari target yang telah ditetapkan. Awalnya pembangunan skybridge ditargetkan selesai pada 15 Oktober, namun target itu meleset.
Kemudian, PD Pembangunan Sarana Jaya menargetkan skybridge bakal selesai pada akhir Oktober. Tapi, target itu lagi-lagi meleset.
Di awal November, Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sempat menyatakan jika pihaknya bakal merampungkan pembangunan pada 9 atau 10 November. Tapi nyatanya, hingga saat ini pembangunan tak juga selesai.
Akibat molornya pembangunan skybridge itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana memanggil Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
"Nanti dipanggil dulu lah pak Yoory, hasil laporannya," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (12/11).
(dis/ugo)