KPK Gali Kesaksian Pejabat Pemprov Jabar soal Suap Meikarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang.

Mereka yang dipanggil adalah Kasi Pemanfaatan Ruang Bina Marga Jawa Barat, Yani Firman; Kepala Bidang Fisik Bappeda Jawa Barat, Slamet; dan Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dodi Agus.

Mereka akan menjadi saksi untuk tersangka suap proyek Meikarta, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nahor.

"Mereka menjadi saksi untuk tersangka SMN (Sahat M Nahor)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (14/11).

Lihat juga: KPK Duga Sejumlah Dokumen Izin Proyek Meikarta 'Backdate'

Selain pejabat Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi, penyidik KPK juga memanggil sekretaris pribadi mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus, Melda dan Achmad Bachrul Ulum selaku pihak swasta.

"Mereka berdua juga menjadi saksi untuk tersangka SMN," ujar Febri.

KPK telah menetapkan sembilan tersangka suap terkait proyek Meikarta, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Sementara tujuh orang lainnya berasal dari Pemkab Bekasi dan pejabat Lippo Group.

Lihat juga: KPK Usut Kepentingan Lippo Group dalam Dua Kasus Korupsi

Neneng dan anak buahnya diduga menerima Rp7 miliar secara bertahap dari Billy. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

Neneng sendiri telah mengembalikan uang Rp3 miliar kepada penyidik KPK. Dia mengakui uang yang dikembalikan itu adalah bagian dari yang pernah dirinya terima dari pihak Lippo Group. Neneng mengaku bakal kembali menyerahkan uang secara bertahap. (fra/gil)