Wapres Sebut Diskriminasi Jika Andika Tak Boleh Jadi KSAD
Antara | CNN Indonesia
Sabtu, 24 Nov 2018 04:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla alias JK menyatakan penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) baru tidak berkaitan dengan statusnya sebagai menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono.
"Kalau dia dekat dengan mantan kepala BIN, dia langsung tidak boleh [jadi KSAD], berarti kita [melakukan] diskriminasi kan?" ujarnya, di Jakarta, Jumat (23/11) dikutip dari Antara.
"Anda mengatakan jangan diskriminasi, mau anaknyakah, mau kawannyakah atau familinya. Kalau nanti lain kali ada famili saya yang jadi pejabat, itu kan diskriminasi kepada saya kan," lanjut JK.
Diketahui, eks Kepala BIN Hendropriyono sendiri tercatat sebagai salah satu anggota tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014.
Wapres menegaskan kembali pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa penunjukan mantan Komandan Paspampres sebagai KSAD tersebut sudah melewati penilaian yang sesuai dengan standar.
"Penugasan daripada Andika ini kan sudah luas sekali, sudah melampaui semua penilaian yang dibutuhkan sebagai seorang KSAD. Jadi, itu pilihan-pilihan yang baik," kata Wapres.
Terpisah, Deputi Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma menyatakan ada nuansa politis dalam pelantikan KSAD yang baru ini, terutama kaitannya dengan Hendropriyono.
"Ada nuansa politis dalam pemilihan KSAD yang baru ini. Kami menghawatirkan hal ini karena Andika punya relasi kuat dengan mantan kepala BIN, AM Hendropriyono," ucapnya, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/11).
"Kita tahu bahwa Hendropriyono terlibat dalam peritiwa pelanggaran HAM di Talangsari dan Andika juga pernah disuruh Hendropriyono dalam penangkapan teroris," Feri menambahkan.
Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menuding ada pengabaian terhadap pandangan publik dalam penunjukan Andika itu.
"Tentu saja kami mengakui hak prerogatif presiden, namun sayangnya, penggunaan hak prerogatif presiden mengabaikan pandangan publik," katanya.
Penunjukan KSAD, kata Gufron, tentunya juga harus mempertimbangkan regenerasi TNI yang lebih berjenjang dan taat proses. Upaya percepatan untuk mempromosikan individu tertentu, kata dia, bisa ditafsirkan sebagai sebuah bentuk politisasi.
"Dalam situasi politik elektoral saat ini, tarik-menarik sangatlah rentan, tentu saja terpilihnya KSAD yang baru akan berpeluang menjadikan TNI masuk kedalam instrumen politik praktis," jelasnya.
Andika sempat naik pangkat dari Kolonel hingga Mayjen kurang dari dua tahun, pada 2013-2014. Yaitu, saat menjabat Komandan Korem 023/Kawal Samudera di Sibolga pada awal 2013, Kadispenad pada November 2013, dan Komandan Paspampres pada Oktober 2014. Ia pun menjadi jenderal pertama di antara lulusan Akmil angkatan 1987.
Selain itu, ia naik pangkat dua kali, dari mayjen menjadi letjen dan kemudian jenderal, dalam waktu 11 bulan. Yakni, saat mulai menjabat Dankodiklat pada Januari 2018, Pangkostrad tujuh bulan kemudian, dan KSAD pada November 2018.
Sebelumnya, Andika mengatakan bahwa penunjukannya sebagai KSAD telah sesuai dengan prosedur dan enggan menanggapi kritik tersebut.
"Monggo mau ngomong apa juga saya kondisinya begini, keadaan saya begini, dan dari dahulu juga begini enggak ada yang saya komentari lagi, terserah," kata Andika Perkasa setelah dilantik sebagai KSAD di Istana Negara Jakarta, Kamis (22/11).
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keputusannya mengangkat Andika tersebut sudah diperhitungkan dari sisi pengalaman, rekam jejak, dan sejarah pendidikannya.
"Sekali lagi semuanya kan ada hitung-hitungannya, terutama pengalaman dan rekam jejak. Berkaitan dengan pendidikan-pendidikan yang telah dijalani semuanya kami lihat," kata Jokowi, usai melantik Andika.
(frm/arh)
"Kalau dia dekat dengan mantan kepala BIN, dia langsung tidak boleh [jadi KSAD], berarti kita [melakukan] diskriminasi kan?" ujarnya, di Jakarta, Jumat (23/11) dikutip dari Antara.
"Anda mengatakan jangan diskriminasi, mau anaknyakah, mau kawannyakah atau familinya. Kalau nanti lain kali ada famili saya yang jadi pejabat, itu kan diskriminasi kepada saya kan," lanjut JK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wapres menegaskan kembali pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa penunjukan mantan Komandan Paspampres sebagai KSAD tersebut sudah melewati penilaian yang sesuai dengan standar.
 Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, di Jakarta, Kamis (22/11). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) |
"Ada nuansa politis dalam pemilihan KSAD yang baru ini. Kami menghawatirkan hal ini karena Andika punya relasi kuat dengan mantan kepala BIN, AM Hendropriyono," ucapnya, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/11).
"Kita tahu bahwa Hendropriyono terlibat dalam peritiwa pelanggaran HAM di Talangsari dan Andika juga pernah disuruh Hendropriyono dalam penangkapan teroris," Feri menambahkan.
"Tentu saja kami mengakui hak prerogatif presiden, namun sayangnya, penggunaan hak prerogatif presiden mengabaikan pandangan publik," katanya.
Penunjukan KSAD, kata Gufron, tentunya juga harus mempertimbangkan regenerasi TNI yang lebih berjenjang dan taat proses. Upaya percepatan untuk mempromosikan individu tertentu, kata dia, bisa ditafsirkan sebagai sebuah bentuk politisasi.
"Dalam situasi politik elektoral saat ini, tarik-menarik sangatlah rentan, tentu saja terpilihnya KSAD yang baru akan berpeluang menjadikan TNI masuk kedalam instrumen politik praktis," jelasnya.
 Eks Kepala BIN sekaligus mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho) |
Selain itu, ia naik pangkat dua kali, dari mayjen menjadi letjen dan kemudian jenderal, dalam waktu 11 bulan. Yakni, saat mulai menjabat Dankodiklat pada Januari 2018, Pangkostrad tujuh bulan kemudian, dan KSAD pada November 2018.
Sebelumnya, Andika mengatakan bahwa penunjukannya sebagai KSAD telah sesuai dengan prosedur dan enggan menanggapi kritik tersebut.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keputusannya mengangkat Andika tersebut sudah diperhitungkan dari sisi pengalaman, rekam jejak, dan sejarah pendidikannya.
"Sekali lagi semuanya kan ada hitung-hitungannya, terutama pengalaman dan rekam jejak. Berkaitan dengan pendidikan-pendidikan yang telah dijalani semuanya kami lihat," kata Jokowi, usai melantik Andika.
(frm/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK