Sisa Masa Kerja, Mendagri Beberkan Program yang Belum Rampung

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui masih ada sejumlah program kementerian yang belum tuntas dalam sisa satu tahun masa jabatan. Dari penjelasannya, Tjahjo masih optimistis program-program itu bisa selesai tepat waktu.

Tugas Kemendagri pertama yang belum selesai adalah penyelesaian batas wilayah antardaerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa. Tjahjo tak menyebut spesifik jumlah kasus batas wilayah ini, namun ia memastikan jumlahnya cukup banyak.

Program kedua yang belum terselesaikan adalah asesmen wilayah-wilayah rawan bencana. Dengan asesmen tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat menyiapkan gudang sebagai tempat antisipasi terjadinya bencana.

Lihat juga: Institut Otonomi Daerah Gagas Bentuk Dewan Kawasan Ibu Kota

"Walaupun terbatas, saya kira coba akomodir juga derah kabupaten yang area rawan itu harus punya gudang perbekalan untuk bantuan-bantuan sosial," tutur Tjahjo saat memberi pembekalan kepada sejumlah kepala daerah di BPSDM Kemendagri, Senin (26/11).

Berikutnya, yang menjadi sorotan Tjahjo adalah pengadaan pemadam kebakaran di wilayah perkotaan. Menurutnya, daerah padat penduduk seperti kawasan perkotaan sudah sepatutnya memiliki minimal satu mobil pemadam kebakaran di tiap kecamatan. Begitu pula di wilayah kabupaten atau kota, Tjahjo menilai perlu ada dua atau tiga mobil pemadam kebakaran yang bersiaga.

"Bisa satu dianggarkan negara, satu nanti dari Kemendagri, atau satu bisa bantuan dari pihak ketiga," imbuh Tjahjo.

Lihat juga: Tjahjo Minta Kepala Daerah Tak Ragu Ganti Sekda Tak Patuh

Hal terakhir yang menjadi fokus Kemendagri di sisa satu tahun terakhir adalah penataan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berjenjang dan teknis.

Poin-poin tersebut disampaikan oleh Mendagri dalam pembekalan diklat kepada lebih dari seratus kepala daerah setingkat bupati, walikota, serta ketua DPRD.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo turut mewanti-wanti para kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran dan tidak jatuh ke dalam kasus korupsi. Hal ini disampaikan mengingat telah lebih dari seratus kepala daerah yang dicokok lembaga antirasuah.

"Aturan sistemnya sudah bagus, jadi kembali lagi ke diri kita. Saling mengingatkan, termasuk saya juga ngomong terus mengingatkan hati-hati, lho," pungkas Tjahjo. (bin/asr)