BPKH Stok Mata Uang Lain untuk Tekan Biaya Haji 2019

CNN Indonesia | Rabu, 05/12/2018 00:31 WIB
BPKH Stok Mata Uang Lain untuk Tekan Biaya Haji 2019 Ilustrasi. (Foto: ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencari cara untuk menekan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2019 yang diprediksi mencapai Rp3-4 juta.

Kepala BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan salah satu cara menekan kenaikan biaya adalah melakukan pengadaan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dan riyal Arab Saudi sejak dini.

"Kami memberi beberapa kebijakan supaya mengurangi biaya, misalnya mau mengurangi biaya kita melakukan pengadaan riyal duluan atau mata uang sekarang," ujar Anggito usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panja Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/12).



Menurutnya upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi resiko fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan riyal, yang menyebabkan selisih biaya yang harus ditanggung negara.

Selain melakukan pengadaan sejak dini, Anggito juga mengatakan BPKH akan berupaya menekan biaya transportasi udara melalui kerjasama dengan maskapai penerbangan, Pertamina untuk penyedia minyak atau avtur dan memulai investasi di Arab Saudi.

"Hal-hal seperti itu yang bisa mengurangi [biaya haji]," kata Anggito.

Sementara itu, terkait penggunaan kurs dolar dalam penetapan BPIH 2019, dia menjelaskan masyarakat tetap menggunakan rupiah dalam pembayaran dan pelunasan.

"Tapi menggunakan basis dolar yang berlaku pada waktu pelunasan. Saya kira rupiah tapi basis penetapannya dolar yang berlaku saat itu," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mempersilakan langkah BPKH yang berencana mengadakan atau menyetok dolar dan riyal sejak dini untuk mengantisipasi resiko fluktuasi dan selisih nilai tukar.


"Kami rapat dengan BPKH untuk melihat seberapa mungkin ketersediaan dari dana yang dikelola BPKH untuk menutupi kekurangan yang ada tersebut, silakan untuk dapat menyediakan stok keuangan mata uang asing seperti riyal dan dolar supaya nilainya tetap," kata Ace terpisah.

Ace juga mengatakan panitia kerja (panja) komisinya akan berupaya menekan BPIH 2019 dengan melihat komponen biaya yang dapat dilakukan efisiensi.

"Komponen apa saja yang bisa dilakukan diefisiensi. Terutama yang paling penting adalah sebetulnya angkutan udaranya, ongkos pesawat," ujar Ace.

Sebelumnya, Kementerian Agama berencana kembali menggunakan kurs dolar AS untuk biaya haji 2019, setelah pada tahun ini menggunakan satuan rupiah. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (26/11).

Menteri Agama Lukman Hakim menjelaskan usulan itu diajukan lantaran 95 persen pembayaran penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dengan satuan dolar AS dan riyal Arab Saudi, dan hanya lima persen menggunakan rupiah.

"Fluktuasi perubahan kurs mata uang rupiah terhadap, baik dolar maupun riyal itu kan juga senantiasa mengalami perubahan. Oleh karenanya akan lebih aman bagi semua kita untuk penetapan biaya haji dengan US Dollar," kata Lukman usai rapat dengan Komisi VIII DPR, di kompleks parlemen.

Hingga kini, pemerintah dan DPR kata dia masih membahas biaya haji 2019. Namun, pemerintah mengusulkan biaya haji 2019 sebesar US$2.675 (sekitar Rp38,6 juta) atau naik US$43 (sekitar Rp619 ribu) dari tahun sebelumnya.



(swo/agr)