Survei: Publik Nilai Tingkat Korupsi di Indonesia Naik

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil survei nasional yang bertajuk 'Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia'. Dari hasil survei tersebut mayoritas responden menilai bahwa tingkat korupsi mengalami peningkatan dengan hasil 52 persen.

Sementara 21 persen responden menilai tingkat korupsi mengalami penurunan, 24 persen menilai tidak mengalami perubahan, dan 3 persen tidak tahu.

"Secara umum mereka yang mengatakan tingkat korupsi meningkat itu paling banyak 52 persen," kata Peneliti Senior LSI, Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei, di Jakarta, Senin (10/12).

Namun, kata Burhanuddin, melihat hasil survei tren korupsi dalam dua tahun terakhir, persepsi terhadap korupsi menurun, dari 70 persen pada 2016, 55 persen pada 2016 menjadi 52 persen pada survei terbaru ini.

Lihat juga: Survei Integritas KPK: Polri Dapat Nilai Terendah Kedua

Burhanuddin melanjutkan sebanyak 81 persen menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang paling banyak melakukan langkah pemberantasan korupsi. Tinggi efektivitas pemberantasan yang dilakukan KPK mencapai 85 persen.

Di bawah KPK, sebanyak 57 persen responden menilai Presiden Joko Widodo ikut melakukan langkah pemberantasan korupsi. Tingkat efektivitas yang dilakukan Jokowi sebesar 76 persen. Kemudian Polri mendapat 54 persen dengan efektivitas 66 persen.

Sedangkan lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung, Pengadilan, Mahkamah Agung, Media Massa, DPRD, hingga Kementerian/Lembaga, hanya mendapat nilai di bawah 50 persen bila lembaga tersebut memiliki langkah pemberantasan korupsi.

Lihat juga: Polri Sebut Survei Intergitas KPK Rawan di Tahun Politik

Burhanuddin pun mengingatkan Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho bahwa masyarakat belum banyak mengetahui bila presiden adalah penanggung jawab tertinggi dalam pemberantasan korupsi.

"Padahal ini agenda besar (pemberantasan korupsi), presiden sebagai panglima tertinggi, adalah pihak yang paling bertanggung jawab," ujar Burhanuddin.

Lebih lanjut, Burhanuddin menyatakan bahwa mayoritas masyarakat atau 69 persen responden menilai pemerintah serius melawan korupsi, terutama pemerintah pusat. Sementara 63 persen menilai pemerintah provinsi dan 62 persen pemerintah kabupaten/kota serius memberantas korupsi.

Survei dilakukan terhadap 2.000 responden yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Usia responden di atas 19 tahun. Survei digelar pada 8-10 Oktober 2018. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Lihat juga: Survei LIPI: DPR & Parpol Jadi Lembaga Bercitra Negatif

(fra/dal)