JK Sebut Korupsi Menjalar ke Daerah Sejak Era Reformasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai korupsi di daerah lebih marak sejak era reformasi. Hal ini tak lepas dari kebijakan desentralisasi dan perimbangan peran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Praktik ini, menurut JK, berbeda di masa Orde Baru (Orba) yang segala kebijakannya diputuskan oleh pemerintah pusat.

"Jadi saat itu korupsinya banyak di pusat. Tapi sekarang yang memutuskan proyek kan di daerah, korupsi akhirnya menjalar juga di daerah," ujar JK saat memberikan sambutan dalam acara penganugerahan zona integritas tahun 2018 di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12).

Lihat juga: Biaya Politik Tinggi, KPK Usul Remunerasi Bupati Dikaji Ulang

Kendati demikian, JK menegaskan bahwa desentralisasi bertujuan memajukan daerah agar tak terpusat di Ibu Kota saja. Oleh karena itu, tiap pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

"Keputusan diberikan oleh kepala daerah, tapi risikonya adalah siapa yang ambil keputusan, siapa yang bisa ambil manfaaat," katanya.

"Dulu izin tambang semuanya di pusat, kemudian bupati, tapi sekarang ada di gubernur. Makanya banyak bupati yang kena [kasus korupsi] kan?" ucap JK menambahkan.

Salah satu kepala daerah yang terjerat kasus di KPK, Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin, yang menjadi tersangka kasus suap izin proyek Meikarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memproses hukum 104 kepala daerah dalam kasus rasuah. Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolando Berutu menjadi kepala daerah terbaru yang terjerat kasus di KPK.

Menurut JK, perlu ada penilaian bagi wilayah-wilayah berintegritas. Hal itu diyakini akan memicu pemerintah daerah menciptakan wilayah yang bersih dan bebas korupsi.

"Tentu bukan hanya birokrasi yang bersih melayani, tapi juga yang bersih dan cepat melayani. Karena umumnya orang korup itu karena ingin cepat," tuturnya.

Lihat juga: Hari Antikorupsi, KPK Ingatkan PNS Tak Jual-Beli Jabatan

Di sisi lain, JK tak menampik maraknya praktik korupsi lantaran minimnya pendapatan yang diperoleh. Namun, kata dia, hal itu juga dipengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang stagnan.

"Coba kalau ekonomi kita tumbuh seperti Singapura atau Malaysia pasti gaji juga tinggi. Tapi ada juga yang bilang, karena tidak tinggi harus dapat pendapatan lain. Itulah semuanya menjadi dilema yang kita hadapi," ucap JK.

Selain di daerah, lanjut JK, belakangan korupsi juga banyak menjerat anggota DPR. Dia mengatakan hal itu terjadi lantaran ada perbedaan pendapat dengan pihak pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan. Sementara, kebijakan itu harus disepakati kedua belah pihak seperti yang disyaratkan perundangan.

Lihat juga: KPK Ingin Semua Politikus Korup Dicabut Hak Politiknya

"Kalau sekarang harus debat dulu dengan pemerintah. Akhirnya timbul kekuatan di DPR dan jadi cara untuk memberikan sesuatu pada [anggota] DPR," katanya.

(arh)