Mereka menuntut komitmen Presiden Joko Widodo terkait penanganan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM, khususnya yang menimpa masyarakat dan aktivis lingkungan.
"Kondisi sekarang sudah darurat HAM. Dalam catatan kami ada 723 kasus kriminalisasi menimpa masyarakat yang tengah memperjuangkan hidupnya," ujar Manajer Kampanye WALHI Wahyu Perdana saat ditemui CNNIndonesia.com.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wahyu menyebutkan sejumlah kasus HAM yang selama ini menimpa masyarakat dan aktivis lingkungan di antaranya kasus nelayan Pulau Pari melawan PT Bumi Pari Asri, pembangunan proyek PLTU Indramayu, hingga kasus seorang warga bernama Heri Budiawan alias Budi Pego melawan PT Merdeka Copper Gold.
"Yang kami sayangkan tidak ada satu pun statement dari kepala negara terkait hal ini," ucapnya.
Pihaknya pun mendesak Jokowi agar segera memastikan penyelesaian kasus HAM yang menyangkut konflik agraria. Ia juga meminta Mahkamah Agung lebih adil dalam memutus perkara yang menyangkut lingkungan hidup.
Jokowi hari ini dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2018 di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, pukul 13.30 WIB. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada kepastian ihwal kehadiran Jokowi tersebut. (psp/wis)