Cerita KPK soal Pejabat Kena OTT Usai Bahas Pakta Integritas

Jakarta, CNN Indonesia -- Banyak pejabat dan kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antara yang tertangkap itu justru pernah bertemu pimpinan KPK membahas soal integritas dan pendidikan antikorupsi.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat menghadiri Rakornas Pendidikan Antikorupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12).

"Beberapa kepala daerah dilakukan OTT setelah pulang dari empat hari ketemu saya," ucap Saut dalam acara itu.

Lihat juga: KPK Ingin Ciptakan 'Manusia Seperti Tuhan' Melalui Pendidikan

Saut menuturkan salah satunya adalah seorang Gubernur di Sumatera. Tanpa menyebut nama, Saut mengatakan gubernur itu terjaring OTT KPK dua bulan setelah bertemu dengannya.

Saat bertemu, kenang Saut, dirinya bicara soal menjaga integritas pengusaha di daerah.

Dalam pembicaraan itu Saut mengatakan sang gubernur meyakinkan dirinya bahwa di daerahnya pengusaha daerah cenderung tidak memberikan uang suap dan sogokan kepada pemerintah daerah. Dua bulan berselang justru gubernur itu terjaring OTT KPK.

"Saya datang menjelaskan, tolong pengusaha di daerah dijaga integritasnya. 'Iya Pak Saut di kita mahzabnya Hanafi, mazhabnya enggak ada duit'. Kurang dari dua bulan kena OTT," ujarnya.

Lihat juga: Survei LSI-ICW: KPK dan Presiden Lembaga Paling Dipercaya

Lebih lanjut, dia menyebutkan hampir seluruh pemerintah daerah memiliki skor rendah dalam rekomendasi pencegahan korupsi. Skor rendah itu terkait soal perizinan hingga penyusunan anggaran.

"Kemudian bagaimana membahas anggaran, bagaimana mereka kariernya, bagaimana aset di daerah kami pantau, kami bikin dashboard. Sampai hari ini secara nasional rekomendasi yang dilakukan KPK kurang dari di bawah 50 persen rekomendasi yang kita lakukan," ujarnya.

Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola, salah satu kepala daerah yang terjaring OTT KPK. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Ia mengatakan daerah dengan nilai rekomendasi pencegahan korupsi tertinggi ada di Boyolali, Jawa Tengah. Daerah itu mendapat skor 90 persen.

"Untuk Jawa Tengah Pak Jokowi kemarin ada yang booming, ternyata 90 persen dia Boyolali. Rekomendasi kita lakukan bagaimana menaati pajak, bagaimana bidang karier itu semua ada," ujar Saut.

Lihat juga: KPK: Pedang Pemberantasan Korupsi Harus Dipegang Jokowi

Dalam acara itu Saut juga membeberkan rencana KPK merumuskan kurikulum pendidikan antikorupsi. KPK, lewat kurikulum itu, berambisi menciptakan manusia seperti tuhan.

"Orang yang ramah, sopan, sangat rendah hati, menolong orang lain, penyayang, itu kan sifat-sifat ilahi. Kita bukan menciptakan orang setengah dewa lagi, kita menciptakan orang mirip Tuhan sekarang," kata Saut.

KPK bakal menggandeng sejumlah kementerian seperti Kemenristekdikti, Kemendikbud, hingga Kementerian Agama untuk menyusun kurikulum itu. Rencananya, kurikulum akan rampung 2019 dan bakal diterapkan di semua jenjang pendidikan. (sah/wis)