Tjahjo Anggap Desakan Mundur dari Fadli Zon Tidak Fair

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menganggap mundur dari jabatan akibat sejumlah kasus e-KTP tercecer tak adil dan bukan pendidikan politik yang bagus. Menurutnya dalam kasus ini individu pelakunya yang harus bertanggung jawab secara hukum.

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menantang dirinya mundur dari jabatan terkait temuan ribuan e-KTP yang tercecer di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Menurut saya tidak fair kalau pelaku kejahatan tindak pidana yang dilakukan orang lain yang secara sengaja, tapi kesalahannya ditimpakan kepada Kemendagri," kata Tjahjo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (11/12).

Lihat juga: Anak Pejabat Dukcapil Penjual Blangko e-KTP Jadi Tersangka

"Kalau itu kita biarkan maka kejahatan dan tindak pidana terus terulang sengaja dilakukan, lalu pejabat publik diminta tanggung jawab. Itu pendidikan politik yang tidak bagus," imbuh dia.

Menurut Tjahjo, orang yang bertanggung jawab dalam kasus itu adalah oknum tertentu yang tengah diselidiki oleh kepolisian. Meskipun, ia masih enggan untuk menyimpulkan apakah oknum ini berasal dari internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta atau pihak luar.

"Kalau saya yang buang, saya tanggung jawab," ujar Tjahjo, saat ditemui di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12).

Ribuan lembar KTP yang ditemukan di lahan kosong di Kampung Banjarsari, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, (11/09). (Yandhi Deslatama)

Tjahjo mengatakan bahwa ketika dirinya menjabat sebagai Mendagri, persoalan tekait e-KTP sudah ada. Misalnya, kasus korupsi e-KTP. Justru, kata dia, ketika dirinya menjabat sebagai Mendagri itu jajaran di bawahnya melakukan pembenahan. Misalnya, perekaman data untuk e-KTP yang saat ini sudah mencapai angka 97,3 persen.

"Ketika saat saya masuk jadi menteri masalah KTP tersebut sudah ada. Secara perlahan dan pasti, jajaran Kemendagri khususnya Dukcapil telah mampu mengurai masalahnya, mampu telah selesaikan masalah-masalah KTP," klaim dia.

Lihat juga: Polisi Akan Periksa Ayah Tersangka Penjual Blangko e-KTP

Bak Uang Palsu

Tjahjo mengaku kesulitan untuk mencegah e-KTP kedaluwarsa tercecer. Ia membandingkan kasus ini seperti halnya pemalsuan uang yang akan terus berulang.

"Untuk menjamin biar tidak keulang kan sulit," ucap dia.

"Ya gimana, ini Indonesia, kalau di rumah saya ya saya jagain 24 jam. Sama dengan orang nyetak uang palsu kan bisa setiap saat muncul," ujarnya.

Pemusnahan e-KTP rusak oleh petugas Kemendagri di Bogor, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Kendati begitu pihaknya sudah melakukan pengawasan ketat terhadap alur distribusinya, mulai dari pencetakan hingga pemusnahan e-KTP kadaluarsa. Pihaknya, kata dia, memiliki prosedur tetap yang sangat ketat.

"Pengawasan sudah. Lah, ketat. Namanya oknum kok membawa pulang ke rumah. Enggak boleh lho kalau sampai dibawa dicecer di jalan itu sudah pidana itu," ujarnya.

Terlepas dari itu, Tjahjo menyatakan Kemendagri tidak akan membentuk satuan tugas untuk menyelidiki kasus tercecernya e-KTP ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada polisi.

"Enggak [buat satgas], kita serahkan ke polisi," ucapnya, yang merupakan eks Sekjen PDIP itu.

Lihat juga: Soal e-KTP Tercecer, Fadli Zon Tantang Mendagri Mundur

Sebelumnya, Fadli menilai Tjahjo tidak mampu menyelesaikan persoalan terkait e-KTP, termasuk soal data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang juga terkait dengan KTP atau data kependudukan. Karenanya, Fadli menantang Tjahjo mengundurkan diri dari jabatan Mendagri.

"Saudara Tjahjo Kumolo sebaiknya mengundurkan diri saja. Ini enggak becus mengurus masalah e-KTP, mengurus DPT dan juga mengurus data-data kependudukan," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/12).

E-KTP yang berserakan ditemukan di daerah Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebelum kasus ini, temuan e-KTP tercecer terjadi di Bogor dan Serang.

(fhr/sah)