"APK (alat peraga kampanye) di kendaraan tidak boleh dipasang pada prinsipnya itu tidak sesuai dengan aturan," kata Kepala Dishub Kabupaten Garut, Suherman, Senin (17/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak boleh dipasang karena itu mengganggu pandangan sopir dan itu jelas tidak dibenarkan dalam aturan yang ada," tegas Suherman.
"Nanti kami akan menghentikan mobil angkutan umum, lalu yang mencopotnya itu adalah Bawaslu," imbuhnya.
Selain itu, sambung Suherman, Dishub Garut telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian untuk merazia angkutan umum dan mencopot setiap atribut kampanye yang terpasang di sana.
Selain penertiban langsung ke lapangan, kata Suherman, jajarannya terlebih dahulu memberikan imbauan kepada para sopir angkutan umum terkait larangan tersebut, jika tidak dipatuhi akan dicopot paksa.
"Surat imbauan sudah, besok (Selasa) batas waktunya, Disuhub nanti hanya mendampingi Bawaslu saja," katanya.
Moda transportasi darat, terutama angkot, biasanya menjadi salah satu arena pariwara. Umumnya, pariwara-pariwara itu ditempatkan pada bagian kaca jendela baik di belakang, atau pintu agar terbaca penumpang, maupun pengguna jalan lainnya.