BNPB: Politik Anggaran Tak Dukung Penanggulangan Bencana

CNN Indonesia | Rabu, 26/12/2018 05:31 WIB
BNPB: Politik Anggaran Tak Dukung Penanggulangan Bencana Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BPNB, Sutopo Purwo Nugroho. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengeluhkan minimnya anggaran yang diterima. Alih-alih naik, anggaran BNPB justru turun tahun ini. Padahal potensi bencana di Indonesia demikian tinggi.

Sutopo mengatakan, anggaran yang diterima BNPB tahun 2019 sebesar Rp610 miliar. Padahal anggaran 2018 diterima sebesar Rp746 miliar.

"2019 saja Rp 610 miliar. Ini untuk meng-cover seluruh Indonesia," kata Sutopo dalam di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (25/12).


Padahal, lanjut dia, hampir di seluruh wilayah Indonesia merupakan rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, puting beliung, dan longsor. Idealnya, kata Sutopo, alokasi anggaran untuk BNPB sekitar 1 persen dari jumlah APBN. 

"Idealnya ditambah, kalau perlu Rp2 triliun," kata Sutopo.

Sutopo mengatakan pihaknya sudah melakukan perhitungan dan pengajuan pagu anggaran setiap tahunnya. Namun kemudian yang disetujui oleh Kementerian Keuangan itu jauh dari nilai yang diajukan.

"Jadi kalau kita lihat politik anggaran tidak mendukung penanggulangan bencana,
karena anggarannya kecil," kata Sutopo.

Lebih jauh, Sutopo mengatakan bahwa anggaran di daerah juga sangat kecil. Di beberapa daerah bahkan sangat tidak cukup untuk mengantisipasi potensi bencana di sana.

Misalnya, di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Daerah yang berbatasan dengan Filipina itu berada di jalur subduksi, dimana daerahnya rawan gempa dan tsunami. Bahkan di Talaud sering muncul angin siklon tropis,

Namun, anggaran pra bencananya hanya sekitar Rp200 juta atau sekitar 0,002 persen dari APBD daerah tersebut. Menurut Sutopo, anggaran tersebut sangat minim.

"Di daerah terisolir seperti itu, (anggaran sebesar itu) mau buat apa, buat pejabatanya bolak-balik ke Jakarta saja sudah habis," kata Sutopo. (fhr/sur)