KSPI Desak Prabowo-Sandi Suarakan Enam Isu Perburuhan
ani | CNN Indonesia
Kamis, 27 Des 2018 02:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menyuarakan enam isu perburuhan selama 2018. Permasalahan tersebut mencakup penyediaan lapangan pekerjaan dan masalah tenaga kerja asing (TKA), dampak revolusi industri 4.0, BPJS Kesehatan, ojek online, upah, serta outsourcing dan pemagangan.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan desakan tersebut seiring dengan dukungan yang telah dideklarasikan pihaknya kepada pasangan capres cawapres tersebut pada April lalu.
"Kami pasti desak Pak Prabowo terhadap enam isu itu harus ngomong. Kan didukung sama buruh. Beliau harus bicara terhadap isu itu, termasuk Pak Sandi," ujarnya dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
Dalam konferensi pers yang digelar untuk memaparkan evaluasi isu perburuhan pada 2018 dan outlook 2019, Said menilai pemerintah gagal dalam menangani keenam isu perburuhan tersebut di 2018.
Terkait isu penyediaan lapangan pekerjaan, misalnya, KSPI menilai pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih. Said menilai klaim pemerintah telah menyerap tenaga kerja sebanyak 2 juta per tahun tidak benar. Data yang dimiliki pemerintah, menurut KSPI, mencakup bukan hanya tenaga kerja formal.
"Pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan dan klaim yang menyatakan 2 juta pertahun atau 10 juta dalam 5 tahun menurut serikat buruh gagal dan memanipulasi data orang bekerja," jelasnya.
Selain itu, ia juga memaparkan banyaknya gelombang PHK yang terjadi dalam kurun waktu 2015-2018.
Terkait pekerja ojek online (ojol), Said menilai pemerintah gagal melindungi hak driver karena sampai sekarang status mereka bukan pekerja angkutan umum. Kesejahteraan driver di sepanjang tahun lalu juga justru menurun.
Said juga menyebut pemerintah mendukung kebijakan upah murah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, KSPI menilai pemerintah telah merampas hak berunding serikat buruh dalam penetapan upah.
Ia pun mengatakan KSPI mendesak pemerintah mencabut PP tersebut.
Desakan untuk memperhatikan enam isu perburuhan tersebut, menurut dia, sebenarnya berlaku bagi calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Sebab, kata Said, yang terpenting bukan lah siapa yang menjabat menjadi presiden namun kebijakan yang dibuat.
"Untuk Pak Jokowi, walaupun KSPI tidak mendukung tetap kami akan sampaikan ini menjadi bahan isu," kata Said.
Selain itu, isu-isu lainnya adalah terkait dampak revolusi 4.0 yakni future work atau robotisasi. Said menjelaskan soal sistem robot yang akan menggantikan peran tenaga kerja dalam sektor retail, garmen dan lain-lain. Ia menilai pemerintah belum siap dalam sisi regulasi dan proteksi tenaga kerja.
Untuk isu BPJS Kesehatan, KSPI menilai tunggakan BPJS yang melebihi Rp 5 triliun akan betambah di tahun-tahun berikutnya. Jika terus defisit, Said mengatakan akan terjadi gagal bayar dan gagal kelola yang menyebabkan pengurangan manfaat BPJS.
Sementara untuk outsourcing dan pemagangan, Said menyayangkan pekerja magang yang masih diberi upah kecil atau tidak sesuai dengan pekerjaannya yang berat. (agi)
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan desakan tersebut seiring dengan dukungan yang telah dideklarasikan pihaknya kepada pasangan capres cawapres tersebut pada April lalu.
"Kami pasti desak Pak Prabowo terhadap enam isu itu harus ngomong. Kan didukung sama buruh. Beliau harus bicara terhadap isu itu, termasuk Pak Sandi," ujarnya dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait isu penyediaan lapangan pekerjaan, misalnya, KSPI menilai pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih. Said menilai klaim pemerintah telah menyerap tenaga kerja sebanyak 2 juta per tahun tidak benar. Data yang dimiliki pemerintah, menurut KSPI, mencakup bukan hanya tenaga kerja formal.
Lihat juga:Total 1 Juta Pekerja Kena PHK pada 2015-2018 |
"Pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan dan klaim yang menyatakan 2 juta pertahun atau 10 juta dalam 5 tahun menurut serikat buruh gagal dan memanipulasi data orang bekerja," jelasnya.
Selain itu, ia juga memaparkan banyaknya gelombang PHK yang terjadi dalam kurun waktu 2015-2018.
Terkait pekerja ojek online (ojol), Said menilai pemerintah gagal melindungi hak driver karena sampai sekarang status mereka bukan pekerja angkutan umum. Kesejahteraan driver di sepanjang tahun lalu juga justru menurun.
Said juga menyebut pemerintah mendukung kebijakan upah murah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, KSPI menilai pemerintah telah merampas hak berunding serikat buruh dalam penetapan upah.
Ia pun mengatakan KSPI mendesak pemerintah mencabut PP tersebut.
Desakan untuk memperhatikan enam isu perburuhan tersebut, menurut dia, sebenarnya berlaku bagi calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Sebab, kata Said, yang terpenting bukan lah siapa yang menjabat menjadi presiden namun kebijakan yang dibuat.
"Untuk Pak Jokowi, walaupun KSPI tidak mendukung tetap kami akan sampaikan ini menjadi bahan isu," kata Said.
Selain itu, isu-isu lainnya adalah terkait dampak revolusi 4.0 yakni future work atau robotisasi. Said menjelaskan soal sistem robot yang akan menggantikan peran tenaga kerja dalam sektor retail, garmen dan lain-lain. Ia menilai pemerintah belum siap dalam sisi regulasi dan proteksi tenaga kerja.
Untuk isu BPJS Kesehatan, KSPI menilai tunggakan BPJS yang melebihi Rp 5 triliun akan betambah di tahun-tahun berikutnya. Jika terus defisit, Said mengatakan akan terjadi gagal bayar dan gagal kelola yang menyebabkan pengurangan manfaat BPJS.
Sementara untuk outsourcing dan pemagangan, Said menyayangkan pekerja magang yang masih diberi upah kecil atau tidak sesuai dengan pekerjaannya yang berat. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK