Ketua Timses Prabowo Pilih Langgar HAM daripada Negara Runtuh

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso menyatakan lebih baik melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketimbang membiarkan negara runtuh.

Hal ini disampaikan terkait pertanyaan mengenai potensi serangan isu HAM kepada capres Prabowo Subianto oleh pihak lawan dalam debat paslon capres-cawapres pada 17 Januari 2019. Pada debat putaran pertama itu salah satu isu yang jadi materi debat adalah persoalan HAM.

Lihat juga: KPU Sebut Ada Lima Debat di Pilpres 2019, Dibuka oleh Isu HAM

"Enggak [khawatir]. Bagi saya itu kalau disuruh saya melanggar HAM, lima tahun lalu saya pernah ditanya itu, melanggar HAM atau negara ini jadi rusak atau runtuh? Lebih baik melanggar HAM. Kan [kalau melanggar HAM] saya saja yang dihukum, [tetapi] negara tetap utuh. Itu pilihan-pilihan bagi orang yang bertugas di wilayah-wilayah krisis," kata Djoko saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis (27/12).

"Jadi [serangan isu HAM] itu pasti akan keluar, sudah pastilah. Cuma kalau sekarang melanggar HAM, itu lebih berat [hukumannya]. Itu tuduhan ke Prabowo saat zaman peralihan. Nah, sekarang ini sudah zaman normal, bahaya kalau ada tuduhan melanggar HAM," ujarnya menambahkan.

Infografis. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Djoko pun menyinggung soal serangan isu HAM saat Prabowo berpasangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009. Kala itu, kata Djoko, tak ada satu pun orang yang menyinggung soal pelanggaran HAM yang disebut pernah dilakukan oleh Prabowo.

"Dulu waktu Pak Prabowo jadi cawapresnya Bu Megawati, tidak diserang [dengan isu HAM]. Lolos saja," cetus mantan Panglima TNI itu.

Ia menyebut persoalan HAM ini sebenarnya isu daur ulang yang dinaikan kembali. Bahwa, Prabowo dituduh melanggar HAM di masa peralihan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi.

Lihat juga: Demokrat Tak Yakin Prabowo Lebih Baik dari Jokowi soal HAM

"[Isu] HAM itu daur ulang, sekarang yang diperhatikan Pak Prabowo dituduh melanggar HAM dalam kurun waktu peralihan," kata Djoko.

"Kalau kita sekarang, kita sudah demokrasi, kalau dulu kan peralihan dari Orba ke reformasi, sudah selesai," imbuhnya.

Terkait debat Capres Cawapres yang akan digelar pada 17 Januari 2019, pihaknya pun memastikan telah mempersiapkan berbagai hal, baik dari segi materi maupun kesiapan capres-cawapresnya.

Capres Prabowo Subianto sering dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM yakni penculikan aktivis prodemokrasi di masa Reformasi '98. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Namun kata dia, dirinya berharap agar semua stasiun televisi bisa menyiarkan acara debat itu secara langsung.

"Kami usulkan semua TV boleh menyiarkan langsung, sehingga bisa saling menutup. Kalau satu TV ini dia kuat di daerah Jakarta tapi engga kuat di daerah lain maka TV yang lain bisa menutup," tandasnya.

(tst/arh)