Bawaslu Usut Laporan OSO Soal Dugaan Pelanggaran Pemilu
CNN Indonesia
Kamis, 27 Des 2018 17:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Laporan itu sebelumnya diajukan pihak Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), melalui kuasa hukumnya Dodi S Abdul Qadir pada 18 Desember lalu.
"Menyatakan laporan yang disampaikan pelapor diterima dan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam sidang putusan pendahuluan di kantornya, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (27/12).
Bawaslu menilai laporan yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan material. Karena itu Bawaslu menelusuri lebih jauh dengan menggali keterangan para pihak terkait.
Abhan mengatakan pemeriksaan para pihak akan ditindaklanjuti pada Jumat (28/12).
"Kami akan agendakan untuk pemeriksaan besok hari Jumat pukul 14.00 WIB dengan agenda pembacaan pokok-pokok laporan dari pelapor," kata dia.
"Kalau KPU sudah siap, kami minta untuk menyampaikan tanggapan, kalau tidak nanti sidang berikutnya," lanjut Abhan.
Terkait laporan yang disampaikan ke Bawaslu, OSO menilai ada pelanggaran administratif yang dilakukan komisioner KPU lantaran mengirimkan surat pada 8 Desember. Isi surat menyebutkan agar Ketua Umum Partai Hanura itu mundur dari jabatannya jika ingin ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPD di Pemilu 2019.
Bagi KPU, surat tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Namun, pihak OSO menilai sebagai pelanggaran administrasi pemilu karena bertentangan dengan putusan MA, 25 Oktober, dan putusan PTUN Jakarta, 14 November. Dua putusan tersebut memerintahkan KPU segera memasukkan nama OSO, yang juga merupakan Ketua DPD, ke dalam jajaran caleg DPD.
(fhr/pmg)
Laporan itu sebelumnya diajukan pihak Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), melalui kuasa hukumnya Dodi S Abdul Qadir pada 18 Desember lalu.
"Menyatakan laporan yang disampaikan pelapor diterima dan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam sidang putusan pendahuluan di kantornya, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (27/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bawaslu menilai laporan yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan material. Karena itu Bawaslu menelusuri lebih jauh dengan menggali keterangan para pihak terkait.
Abhan mengatakan pemeriksaan para pihak akan ditindaklanjuti pada Jumat (28/12).
"Kalau KPU sudah siap, kami minta untuk menyampaikan tanggapan, kalau tidak nanti sidang berikutnya," lanjut Abhan.
Terkait laporan yang disampaikan ke Bawaslu, OSO menilai ada pelanggaran administratif yang dilakukan komisioner KPU lantaran mengirimkan surat pada 8 Desember. Isi surat menyebutkan agar Ketua Umum Partai Hanura itu mundur dari jabatannya jika ingin ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPD di Pemilu 2019.
Bagi KPU, surat tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Namun, pihak OSO menilai sebagai pelanggaran administrasi pemilu karena bertentangan dengan putusan MA, 25 Oktober, dan putusan PTUN Jakarta, 14 November. Dua putusan tersebut memerintahkan KPU segera memasukkan nama OSO, yang juga merupakan Ketua DPD, ke dalam jajaran caleg DPD.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK