
Fadli Zon Minta Pemerintah Tak Ambil Kebijakan Strategis
CNN Indonesia | Sabtu, 29/12/2018 02:40 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mengambil kebijakan strategis karena masa jabatan yang tersisa kurang dari satu tahun. Apalagi jika kebijakan itu memunculkan pro dan kontra di masyarakat.
Hal itu disampaikan saat menanggapi kebijakan akuisisi saham mayoritas PT Freeport Indonesia dan pengalihan kewenangan BP Batam ke Wali Kota Batam.
"Sekarang kita fokus saja kepada pemilu yang tinggal 100 hari lagi. Jangan mengambil keputusan-keputusan yang drastis, yang penting, yang strategis. Saya kira fatsunnya begitu," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (28/12).
Fadli menilai seharusnya pemerintah Jokowi-JK menyerahkan pengambilan kebijakan strategis kepada pemerintahan baru yang terpilih nanti usai pemilu.
Pengambilan kebijakan strategis saat ini, kata Fadli, seolah memperlihatkan pemerintah sedang kejar tayang demi kepentingan jangka pendek yaitu pemilu. Padahal, lanjutnya, perlu ada kajian mendalam seperti dalam kasus Batam dan Freeport.
"Hal-hal yang terkait dengan itu termasuk Batam sebaiknya dikaji yang jelas, payung hukumnya dibenahi dulu termasuk UU yang terkait dengan hal itu dan saya kira tidak urgensinya secepat ini untuk dilakukan," katanya.
Untuk akuisisi Freeport, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai langkah pemerintah justru menimbulkan kecurigaan dan dapat menjadi sebuah skandal. Sebab, ada perdebatan terkait kontrak Freeport yang habis pada 2021.
"Kita tunggu saja habis itu baru kita renegosiasi tapi kita yang bisa menjadi mayoritas, dan gratis tidak keluar uang sepeser pun," ujarnya.
Sebelumnya, usai rapat terbatas, Jokowi memutuskan akan merombak kepengurusan BP Batam. Demi menangani dualisme di daerah Batam, maka jabatan itu dialihkan ke Wali Kota Batam.
Pengambilalihan wewenang BP Batam ditargetkan selesai sebelum penutupan tahun ini. Namun, seluruh proses perizinan berusaha di Batam tetap bisa dilakukan seperti biasa.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) resmi menggenggam 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia dengan membayarkan US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun (kurs Rp14.500 per Dolar AS).
(swo/pmg)
Hal itu disampaikan saat menanggapi kebijakan akuisisi saham mayoritas PT Freeport Indonesia dan pengalihan kewenangan BP Batam ke Wali Kota Batam.
"Sekarang kita fokus saja kepada pemilu yang tinggal 100 hari lagi. Jangan mengambil keputusan-keputusan yang drastis, yang penting, yang strategis. Saya kira fatsunnya begitu," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (28/12).
Fadli menilai seharusnya pemerintah Jokowi-JK menyerahkan pengambilan kebijakan strategis kepada pemerintahan baru yang terpilih nanti usai pemilu.
Pengambilan kebijakan strategis saat ini, kata Fadli, seolah memperlihatkan pemerintah sedang kejar tayang demi kepentingan jangka pendek yaitu pemilu. Padahal, lanjutnya, perlu ada kajian mendalam seperti dalam kasus Batam dan Freeport.
"Hal-hal yang terkait dengan itu termasuk Batam sebaiknya dikaji yang jelas, payung hukumnya dibenahi dulu termasuk UU yang terkait dengan hal itu dan saya kira tidak urgensinya secepat ini untuk dilakukan," katanya.
Untuk akuisisi Freeport, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai langkah pemerintah justru menimbulkan kecurigaan dan dapat menjadi sebuah skandal. Sebab, ada perdebatan terkait kontrak Freeport yang habis pada 2021.
"Kita tunggu saja habis itu baru kita renegosiasi tapi kita yang bisa menjadi mayoritas, dan gratis tidak keluar uang sepeser pun," ujarnya.
Sebelumnya, usai rapat terbatas, Jokowi memutuskan akan merombak kepengurusan BP Batam. Demi menangani dualisme di daerah Batam, maka jabatan itu dialihkan ke Wali Kota Batam.
Pengambilalihan wewenang BP Batam ditargetkan selesai sebelum penutupan tahun ini. Namun, seluruh proses perizinan berusaha di Batam tetap bisa dilakukan seperti biasa.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) resmi menggenggam 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia dengan membayarkan US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun (kurs Rp14.500 per Dolar AS).
ARTIKEL TERKAIT

Kubu Prabowo Usul Rosiana Jadi Moderator, TKN Disebut Menolak
Nasional 11 bulan yang lalu
Tim Jokowi Sebut Kubu Prabowo Khawatir Kasus Pelanggaran HAM
Nasional 11 bulan yang lalu
Jokowi Minta Masyarakat Tak Buat Meme-meme Menjengkelkan
Nasional 11 bulan yang lalu
Gaduh Divestasi Saham Freeport di Tahun Politik
Nasional 11 bulan yang lalu
Fadli Zon Nilai Gatot Nurmantyo Bakal Dukung Prabowo-Sandi
Nasional 11 bulan yang lalu
Jokowi Makan Siang Bersama Ma'ruf Amin
Nasional 11 bulan yang lalu
BACA JUGA

Menkop Teten Pastikan RI Tak Impor Cangkul Tahun Depan
Ekonomi • 15 December 2019 09:20
Pembisik Jokowi Janji Tak Manfaatkan Jabatan Demi Bisnis
Ekonomi • 13 December 2019 20:29
Tahir, Orang Kaya ke-7 di RI jadi 'Penasihat' Jokowi
Ekonomi • 13 December 2019 16:09
Ratu Kosmetik Putri Kuswisnu Wardani Jadi Pembisik Jokowi
Ekonomi • 13 December 2019 15:58
TERPOPULER

FPI Protes Keras Anies soal Penghargaan Diskotek dan Izin DWP
Nasional • 2 jam yang lalu
FPI Minta Anies Cerdas dan Kreatif soal DWP dan Diskotek
Nasional 1 jam yang lalu
Mengenal Teknik Serangga Mandul Batan yang Bisa Cegah DBD
Nasional 14 jam yang lalu