Fadli Zon Minta Pemerintah Tak Ambil Kebijakan Strategis

CNN Indonesia | Sabtu, 29/12/2018 02:40 WIB

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah Jokowi-JK tak mengambil kebijakan strategis di sisa masa jabatannya. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mengambil kebijakan strategis karena masa jabatan yang tersisa kurang dari satu tahun. Apalagi jika kebijakan itu memunculkan pro dan kontra di masyarakat.

Hal itu disampaikan saat menanggapi kebijakan akuisisi saham mayoritas PT Freeport Indonesia dan pengalihan kewenangan BP Batam ke Wali Kota Batam.

"Sekarang kita fokus saja kepada pemilu yang tinggal 100 hari lagi. Jangan mengambil keputusan-keputusan yang drastis, yang penting, yang strategis. Saya kira fatsunnya begitu," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (28/12).

Lihat juga:

Gaduh Divestasi Saham Freeport di Tahun Politik

Fadli menilai seharusnya pemerintah Jokowi-JK menyerahkan pengambilan kebijakan strategis kepada pemerintahan baru yang terpilih nanti usai pemilu.

Pengambilan kebijakan strategis saat ini, kata Fadli, seolah memperlihatkan pemerintah sedang kejar tayang demi kepentingan jangka pendek yaitu pemilu. Padahal, lanjutnya, perlu ada kajian mendalam seperti dalam kasus Batam dan Freeport.

"Hal-hal yang terkait dengan itu termasuk Batam sebaiknya dikaji yang jelas, payung hukumnya dibenahi dulu termasuk UU yang terkait dengan hal itu dan saya kira tidak urgensinya secepat ini untuk dilakukan," katanya.

Lihat juga:

Gerindra Nilai Rencana Jokowi Soal BP Batam Sarat Politis

Untuk akuisisi Freeport, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai langkah pemerintah justru menimbulkan kecurigaan dan dapat menjadi sebuah skandal. Sebab, ada perdebatan terkait kontrak Freeport yang habis pada 2021.

"Kita tunggu saja habis itu baru kita renegosiasi tapi kita yang bisa menjadi mayoritas, dan gratis tidak keluar uang sepeser pun," ujarnya.

Sebelumnya, usai rapat terbatas, Jokowi memutuskan akan merombak kepengurusan BP Batam. Demi menangani dualisme di daerah Batam, maka jabatan itu dialihkan ke Wali Kota Batam.

Pengambilalihan wewenang BP Batam ditargetkan selesai sebelum penutupan tahun ini. Namun, seluruh proses perizinan berusaha di Batam tetap bisa dilakukan seperti biasa.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) resmi menggenggam 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia dengan membayarkan US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun (kurs Rp14.500 per Dolar AS).