KPK Sebut Pemborgolan Tahanan Korupsi Masukan dari Masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penerapan pemborgolan tahanan korupsi yang dilakukan pihaknya merupakan masukan dari masyarakat. KPK juga mengklaim langkah ini dilakukan mempertimbangkan aspek hukum, dan keamanan.

"KPK telah menerima sejumlah masukan dari berbagai kalangan masyarakat terkait perlakuan terhadap para tahanan KPK, baik yang sebelum atau setelah pemeriksaan di kantor KPK, ataupun dari rumah tahanan menuju tempat persidangan atau tempat lainnya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (2/1).

Lihat juga: Awal 2019, Tahanan KPK Datang dan Pergi dengan Diborgol

Diketahui KPK telah memberlakukan penerapan pemborgolan kepada beberapa tahanan yang terlihat datang dan keluar dari gedung KPK, Rabu.

Dari aspek hukum, lanjut Febri, penerapan ini juga berdasarkan peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan KPK, khususnya Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa: "Dalam hal tahanan dibawa ke luar Rutan, dilakukan pemborgolan".

Selain mempertimbangkan masukan masyarakat, aspek hukum, dan keamanan, Febri juga mengklaim KPK telah melakukan perbandingan dengan instansi lain dalam hal penanganan tahanan.

Lihat juga: Kasus Suap Meikarta, Jaksa Bantah Eksepsi Billy Sindoro

"Kami juga melakukan komparasi aturan pengelolaan tahanan oleh instansi penegak hukum lain," kata Febri.

Febri menambahkan, peraturan tentang pemborgolan ini dikategorikan dalam pengaturan tentang pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan. Adapun hari pertama di tahun 2019 ini, KPK telah menerapkan aturan ini di sejumlah rutan dan kebutuhan persiapan persidangan.

"Untuk kebutuhan persiapan persidangan, 7 orang (tahanan) di Jakarta, Surabaya 18 orang, Medan 1 orang, Ambon 1 orang, Bandung 7 orang, dan untuk tahanan yang keluar berobat sebanyak 4 orang," tutur Febri.

Lihat juga: ICW: Panelis Debat Pilpres dari KPK Tak Perlu Pimpinan

(fir/ain)