Dahnil Sebut Jokowi Banyak Langgar HAM, Prabowo Tak Terbukti

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak, mengaku telah menyiapkan amunisi untuk menghadapi debat pertama Pilpres 2019 terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menyebut capres Joko Widodo banyak melanggar HAM.

Debat sendiri rencananya akan digelar oleh KPU pada 17 Januari dengan moderatornya adalah Ira Koesno dan Imam Priyono.

"Kami punya amunisi, banyak daftarnya," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Jumat (4/1).

Lihat juga: Ketua Timses Prabowo Pilih Langgar HAM daripada Negara Runtuh

Dahnil menyebut pihaknya punya daftar isu HAM yang banyak dilanggar oleh pemerintah di era ini, yang sekaligus menjadi lawan mereka di Pilpres 2019.

Menurut dia, banyak pelanggaran HAM yang terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla. Salah satunya yang paling kentara adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Jokowi, kata dia, tak hanya melanggar HAM masyarakat kecil tetapi juga telah melakukan pelanggaran terhadap aparat penegak hukum.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

"Saya pikir pelanggaran HAM yang dilakukan selama empat tahun ini banyak sekali terutama hak-hak ekonomi masyarakat, petani Kendeng, hak tanah mereka, kemudian ada lahan petani Karawang dulu dan banyak sekali. Saya pikir yang jadi perhatian," kata dia.

"Dan jangan lupa penyerangan terhadap Novel, ini akan jadi persatuan bukan hanya pelanggaran HAM di masyarakat biasa tapi di era Jokowi," ucap dia.

Tak hanya itu, Dahnil bahkan menegaskan komitmen Prabowo-Sandi dalam menuntaskan persoalan-persoalan HAM yang terjadi saat ini.

Lihat juga: Jokowi 'Diserang' soal Novel, TKN Ungkit Catatan HAM Prabowo

Apalagi, kata dia, terkait kasus penyerangan terhadap Novel yang masih mandeg padahal telah memasuki tahun ke dua sejak penyerangan pada 2017 lalu.

"Pak Prabowo sangat peduli, sangat peduli dengan kasus ini," katanya.

Prabowo, kata Dahnil, berkomitmen membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menuntaskan pencarian dalang di balik kasus penyiraman air keras terhadap Novel itu.

"Segera mungkin menyelesaikan kasus penyiraman, siapa pelaku apa motifnya nah itu akan kita punya keyakinan untuk bisa diselesaikan," ucap Dahnil.

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) melakukan aksi mengecor kaki di depan Kedubes Jerman, Jakarta, 9 Mei, untuk menolak rencana pendirian pabrik semen oleh perusahaan Jerman di Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Selain menuding pemerintahan Jokowi banyak melanggar HAM, Dahnil juga menyampaikan pembelaannya untuk Prabowo yang selama ini justru sering dikait-kaitkan dengan kasus HAM masa lalu.

Menurut Dahnil, daripada Jokowi, Prabowo lebih bersih dari isu HAM. Sebab tak pernah ada satu bukti atau pengadilan mana pun yang menyatakan Prabowo berkaitan dengan kasus HAM masa lalu.

"Tidak pernah, tidak pernah ada pengadilan mana pun yang menyatakan [Prabowo langgar HAM], itu kan isu yang memang selalu diangkat setiap lima tahun, tapi tidak pernah ada bukti," ujarnya.

Lihat juga: Kedubes AS: Prabowo dan Soeharto Terlibat Penculikan Aktivis

(tst/arh)