BPN: Ketiadaan Pemaparan Visi-Misi Rugikan Demokrasi

CNN Indonesia | Senin, 07/01/2019 21:44 WIB
Dahnil menyebut tanpa pemaparan visi-misi, masyarakat tidak memperoleh pengalaman politik yang bersifat mendidik. Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai ketiadaan pemaparan visi-misi merugikan demokrasi di Indonesia. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap ketiadaan sesi pemaparan visi dan misi oleh capres-cawapres sebagai penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan tidak jadi memfasilitasi pemaparan visi misi pada 9 Januari mendatang lantaran tidak ada kesepakatan antara kedua paslon soal format acara.

"Ini merugikan kualitas demokrasi kita," tutur Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (7/1).


Menurut Dahnil, kontestasi pilpres tidak bisa hanya dimaknai soal menang dan kalah. Pilpres, sebagai kompetisi, kata dia, mesti pula memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dahnil menganggap penyampaian visi misi oleh calon pemimpin termasuk sebagai upaya edukasi politik kepada masyarakat. Menurutnya, jika acara demikian tidak ada, maka publik tidak memperoleh pengalaman politik yang bersifat mendidik.

"Publik tentu kehilangan kesempatan mendapatkan pesan visi dan misi secara mendalam dari capres dan cawapresnya," kata Dahnil.

Dahnil mengklaim pihaknya lebih ingin capres-cawapres langsung yang memaparkan visi misi selama dua jam agar publik memahami sepenuhnya. Namun, kubu paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin lebih suka pemaparan dilakukan oleh anggota tim sukses.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya sedih ketika KPU tidak jadi memfasilitasi acara penyampaian visi dan misi oleh para kontestan pilpres.

BPN: Ketiadaan Pemaparan Visi-Misi Rugikan DemokrasiPriyo Budi Santoso. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
"Saya harus katakan posisi kami, BPN Prabowo-Sandi agak sedih dengan terpaksa tidak jadi diselenggarakannya peristiwa visi dan misi pada tanggal 9 januari itu," kata Priyo.

Priyo menjelaskan bahwa mulanya memang KPU yang mengusulkan agar ada acara khusus bagi paslon untuk memaparkan visi dan misi secara terbuka. BPN, kata Priyo, setuju dan mengusulkan capres-cawapres yang menyampaikan visi misi secara lamgsung.

Namun, pandangan berbeda muncul di kubu Jokowi-Ma'ruf. Priyo mengatakan poros lawan menganggap pemaparan visi dan misi cukup dilakukan oleh anggota timses.

Alhasil, KPU tidak jadi memfasilitasi lantaran tidak ada kesepakatan antara kedua kubu. KPU kemudian mempersilakan masing-masing paslon untuk membuat acara sendiri jika ingin menyampaikan visi dan misi secara terbuka.

"Padahal sangat hebat Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin selama dua jam mengeksplorasi seluruhnya dan wartawan boleh nanya. Bayangkan alangkah indahnya dan itu enggak bakal ada di sesi debat lima kali," kata Priyo. (bmw/ain)