Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan tidak jadi memfasilitasi pemaparan visi misi pada 9 Januari mendatang lantaran tidak ada kesepakatan antara kedua paslon soal format acara.
"Ini merugikan kualitas demokrasi kita," tutur Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (7/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dahnil menganggap penyampaian visi misi oleh calon pemimpin termasuk sebagai upaya edukasi politik kepada masyarakat. Menurutnya, jika acara demikian tidak ada, maka publik tidak memperoleh pengalaman politik yang bersifat mendidik.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya sedih ketika KPU tidak jadi memfasilitasi acara penyampaian visi dan misi oleh para kontestan pilpres.
Priyo Budi Santoso. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho) |
Priyo menjelaskan bahwa mulanya memang KPU yang mengusulkan agar ada acara khusus bagi paslon untuk memaparkan visi dan misi secara terbuka. BPN, kata Priyo, setuju dan mengusulkan capres-cawapres yang menyampaikan visi misi secara lamgsung.
Namun, pandangan berbeda muncul di kubu Jokowi-Ma'ruf. Priyo mengatakan poros lawan menganggap pemaparan visi dan misi cukup dilakukan oleh anggota timses.
"Padahal sangat hebat Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin selama dua jam mengeksplorasi seluruhnya dan wartawan boleh nanya. Bayangkan alangkah indahnya dan itu enggak bakal ada di sesi debat lima kali," kata Priyo. (bmw/ain)
Priyo Budi Santoso. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)