Sengkarut Pertanyaan untuk Para Paslon dalam Debat Pilpres

CNN Indonesia

Kamis, 10 Jan 2019 09:23 WIB

Sengkarut Pertanyaan untuk Para Paslon dalam Debat Pilpres — Pilpres 2019 diikuti dua pasang calon kandidat yakni paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Polemik tentang bocoran pertanyaan debat tak hanya berisi tudingan siapa pihak yang memintanya. Namun juga soal untung rugi bagi publik jika hal itu terlaksana.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyayangkan keputusan KPU tersebut. Pasalnya bocoran soal bakal menghilangkan esensi debat antarkandidat Pilpres 2019.

Debat, kata JK, seharusnya menyediakan ruang untuk kandidat menunjukkan kemampuan pribadi menjawab hal-hal tak terduga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau itu dibuka duluan berarti yang menjawab tim, padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan pribadi. Jadi kurang pas itu karena [jawabannya] dirapatkan oleh tim, yang pantas jadi wapres [ialah] tim itu dong," kata JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (8/1).

Lihat juga:

Dagelan Berjudul 'Pura-pura Pemilu' Jelang Debat Pilpres

Di sisi lain, bocoran debat diklaim pula bakal membuat capres-cawapres melakukan persiapan mendalam. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut dengan ada kisi-kisi tersebut, maka para kandidat akan memiliki waktu menyiapkan bekal data dan fakta yang bakal dipaparkan.

Jika debat dilakukan spontan, kata dia, jawaban kandidat cenderung keluar dari substansi. Sehingga publik tak bisa menilai kemampuan kandidat menghadapi persoalan secara dalam.

"Kita ingin mengarahkan diskusi publik kita itu lebih mengarah ke diskusi soal substansi program atau isi. Jadi bukan lagi soal sontoloyo, genderuwo, wajah Boyolali, itu tidak penting dan sangat artifisial," ucap Pramono saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1).

Lihat juga:

Daftar 6 Panelis Debat Perdana Pilpres 2019

Belum cukup soal kisi-kisi, salah satu anggota panelis debat perdana Pilpres 2019, Agus Rahardjo menyatakan pihaknya dan para timses telah sepakat tak akan membahas segala kasus, termasuk perkara HAM masa lalu.

"Sudah ada kesepakatan tidak boleh ngomong kasus. Jadi tidak boleh kita menyebutkan kasus apa," ujar Agus di Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/1).

"Bahkan kasus HAM yang paling besar kalau dari teman-teman HAM, kan antara lain peristiwa '65 yang katanya sampai 3,5 juta orang Indonesia hilang. Jadi kita tidak boleh menyebut kasus," ujarnya.

Debat perdana bakal dilaksanakan pada 17 Januari 2019 mendatang dan akan membahas empat hal yakin, hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.

Kendati begitu, Agus mengatakan panelis bakal membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM, hukum, korupsi maupun terorisme. Namun bukan kasusnya yang dibahas, melainkan lebih secara umun.

"Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran itu mungkin ada yang ditanyakan, tapi sifatnya tidak kasus apa," ujar pria yang pula dikenal sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Agus mengatakan seluruh daftar pertanyaan sudah diserahkan ke KPU. Hanya saja dia belum mengetahui apakah daftar pertanyaan dari KPK sudah disetujui atau belum.

Termasuk Agus, dalam debat yang bakal dipandu moderator Ira Koesno dan Imam Priyono itu terdiri atas enam panelis. Lima panelis lain adalah Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti dan Margarito Kamis.

Lihat juga:

KPU Sebut Sosialisasi Visi-Misi Cukup di Pembukaan Debat

(dhf/kid)

Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi bocoran pertanyaan debat calon presiden-calon wakil presidendi Pilpres 2019 menuai pro kontra seminggu belakangan.

Soal kisi-kisi pertanyaan yang diserahkan penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepada para paslon menjadi perdebatan. Rencananya bocoran 20 pertanyaan itu dikirimkan kepada para paslon sepekan sebelum debat pilpres digelar. Meskipun begitu, nantinya pada hari-H, masing-masing paslon hanya menghadapi tiga pertanyaan.

Setelah pada Sabtu (5/14), Ketua KPU Arief Budiman mengumumkan itu sebagai hasil kesepakatan dalam rapat pleno bersama dua tim sukses dua paslon peserta pilpres, perdebatan pun terjadi di antara dua kubu tersebut mengenai siapa yang memesan agar kisi-kisi soal debat itu diberikan penyelenggara pemilu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga:

Polemik Format Debat Pilpres 2019

Agar tak semakin larut, KPU mengundang kembali Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk meluruskan isu miring tersebut dalam rapat tertutup pada awal pekan ini. Dalam rapat itu terlihat TKN diwakilkan Aria Bima dan Lukman Edy. Sementara BPN diwakilkan Priyo Budi Santoso dan Ferry Mursyidan Baldan.

KPU menegaskan kembali bahwa keputusan membocorkan soal diambil setelah pembicaraan bersama yang dilakukan dalam rapat pleno pada 28 Desember 2018. Pada rapat di pengujung 2018 itu, TKN diwakili beberapa orang, salah satunya Direktur Program dan Kampanye Aria Bima. Begitupun BPN yang mengutus pewakilan, di antaranya Wakil Ketua Priyo Budi Santoso.

"Kami ambil putusan itu karena kami menerima masukan masing-masing paslon. Pesan penting kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan atau diserang karena pertanyaan yang sangat teknis dan tidak substansif," kata Ketua KPU Arief Budiman usai pertemuan di Kantor KPU, Senin (7/1) malam.

Meski begitu, Arief tidak mau mengungkap siapa pihak yang pertama mengusulkan ide itu.

KPU meminta perwakilan yang ikut rapat keputusan bocoran pertanyaan untuk meluruskan ke tim masing-masing. Disebutnya perwakilan dua kubu itu pun berjanji bakal meluruskan isu tersebut.

Namun, sengkarut bocoran pertanyaan debat capres masih terus bergulir. Sehari setelahnya, dalam diskusi di Kantor Bawaslu, TKN dan BPN masih beradu mulut soal pihak mana yang sebetulnya memesan bocoran soal tersebut.

Setelah selalu menolak, Juru Bicara BPN Andre Rosiade dalam kesempatan itu menyebut pihaknya mendukung ide baru KPU. Alasannya, kata pria yang juga dikenal sebagai Wasekjen Gerindra itu, ada potensi KPU tidak netral dan membocorkan soal ke Jokowi yang notabene petahana.

"Bukan menuduh, tapi indikasi. Kami ingin mendapat perlakuan yang sama antara 01 dan 02, akhirnya kami menyetujui kisi-kisi dibagikan. Agar tidak dibocorkan lagi seperti di tahun 2014," kata Andre.

Lihat juga:

Debat Capres Tak Boleh Bahas Kasus, Termasuk Pelanggaran HAM

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily langsung menanggapi hal tersebut. Politikus Golkar itu berpendapat pernyataan Andre justru telah mengonfirmasi bahwa BPN sebagai pihak yang meminta KPU memberi bocoran pertanyaan.

"Jadi yang minta nyontek itu sebetulnya kubu sebelah, tidak benar kalau kami yang meminta. Karena mereka punya dugaan, tadi kita dengar sendiri Andre Rosiade mengatakan bahwa mereka menuduh KPU 2014 membocorkan pertanyaan ke Pak Jokowi," tuding Ace.

Hingga saat ini, KPU belum mengubah keputusannya tersebut. Jika sesuai jadwal, bocoran pertanyaan akan dilayangkan ke masing-masing tim sukses setidaknya hari ini, sepekan sebelum debat perdana pada 17 Januari 2019.

Sudah ada debat soal kisi-kisi, ada lagi hal lain. Baca di halaman berikutnya...

Untung-Rugi Bocoran Debat

Pilpres 2019 diikuti dua pasang calon kandidat yakni paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Polemik tentang bocoran pertanyaan debat tak hanya berisi tudingan siapa pihak yang memintanya. Namun juga soal untung rugi bagi publik jika hal itu terlaksana.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyayangkan keputusan KPU tersebut. Pasalnya bocoran soal bakal menghilangkan esensi debat antarkandidat Pilpres 2019.

Debat, kata JK, seharusnya menyediakan ruang untuk kandidat menunjukkan kemampuan pribadi menjawab hal-hal tak terduga.

"Kalau itu dibuka duluan berarti yang menjawab tim, padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan pribadi. Jadi kurang pas itu karena [jawabannya] dirapatkan oleh tim, yang pantas jadi wapres [ialah] tim itu dong," kata JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (8/1).

Lihat juga:

Dagelan Berjudul 'Pura-pura Pemilu' Jelang Debat Pilpres

Di sisi lain, bocoran debat diklaim pula bakal membuat capres-cawapres melakukan persiapan mendalam. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut dengan ada kisi-kisi tersebut, maka para kandidat akan memiliki waktu menyiapkan bekal data dan fakta yang bakal dipaparkan.

Jika debat dilakukan spontan, kata dia, jawaban kandidat cenderung keluar dari substansi. Sehingga publik tak bisa menilai kemampuan kandidat menghadapi persoalan secara dalam.

"Kita ingin mengarahkan diskusi publik kita itu lebih mengarah ke diskusi soal substansi program atau isi. Jadi bukan lagi soal sontoloyo, genderuwo, wajah Boyolali, itu tidak penting dan sangat artifisial," ucap Pramono saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1).

Lihat juga:

Daftar 6 Panelis Debat Perdana Pilpres 2019

Belum cukup soal kisi-kisi, salah satu anggota panelis debat perdana Pilpres 2019, Agus Rahardjo menyatakan pihaknya dan para timses telah sepakat tak akan membahas segala kasus, termasuk perkara HAM masa lalu.

"Sudah ada kesepakatan tidak boleh ngomong kasus. Jadi tidak boleh kita menyebutkan kasus apa," ujar Agus di Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/1).

"Bahkan kasus HAM yang paling besar kalau dari teman-teman HAM, kan antara lain peristiwa '65 yang katanya sampai 3,5 juta orang Indonesia hilang. Jadi kita tidak boleh menyebut kasus," ujarnya.

Debat perdana bakal dilaksanakan pada 17 Januari 2019 mendatang dan akan membahas empat hal yakin, hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.

Kendati begitu, Agus mengatakan panelis bakal membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM, hukum, korupsi maupun terorisme. Namun bukan kasusnya yang dibahas, melainkan lebih secara umun.

"Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran itu mungkin ada yang ditanyakan, tapi sifatnya tidak kasus apa," ujar pria yang pula dikenal sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Agus mengatakan seluruh daftar pertanyaan sudah diserahkan ke KPU. Hanya saja dia belum mengetahui apakah daftar pertanyaan dari KPK sudah disetujui atau belum.

Termasuk Agus, dalam debat yang bakal dipandu moderator Ira Koesno dan Imam Priyono itu terdiri atas enam panelis. Lima panelis lain adalah Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti dan Margarito Kamis.

Lihat juga:

KPU Sebut Sosialisasi Visi-Misi Cukup di Pembukaan Debat

HALAMAN:

1 2

LAINNYA DI DETIKNETWORK

TERPOPULER

TERPOPULER