Sengkarut Pertanyaan untuk Para Paslon dalam Debat Pilpres
CNN Indonesia
Kamis, 10 Jan 2019 09:23 WIB
Polemik tentang bocoran pertanyaan debat tak hanya berisi tudingan siapa pihak yang memintanya. Namun juga soal untung rugi bagi publik jika hal itu terlaksana.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyayangkan keputusan KPU tersebut. Pasalnya bocoran soal bakal menghilangkan esensi debat antarkandidat Pilpres 2019.
Debat, kata JK, seharusnya menyediakan ruang untuk kandidat menunjukkan kemampuan pribadi menjawab hal-hal tak terduga.
"Kalau itu dibuka duluan berarti yang menjawab tim, padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan pribadi. Jadi kurang pas itu karena [jawabannya] dirapatkan oleh tim, yang pantas jadi wapres [ialah] tim itu dong," kata JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (8/1).
Di sisi lain, bocoran debat diklaim pula bakal membuat capres-cawapres melakukan persiapan mendalam. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut dengan ada kisi-kisi tersebut, maka para kandidat akan memiliki waktu menyiapkan bekal data dan fakta yang bakal dipaparkan.
Jika debat dilakukan spontan, kata dia, jawaban kandidat cenderung keluar dari substansi. Sehingga publik tak bisa menilai kemampuan kandidat menghadapi persoalan secara dalam.
"Kita ingin mengarahkan diskusi publik kita itu lebih mengarah ke diskusi soal substansi program atau isi. Jadi bukan lagi soal sontoloyo, genderuwo, wajah Boyolali, itu tidak penting dan sangat artifisial," ucap Pramono saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1).
Belum cukup soal kisi-kisi, salah satu anggota panelis debat perdana Pilpres 2019, Agus Rahardjo menyatakan pihaknya dan para timses telah sepakat tak akan membahas segala kasus, termasuk perkara HAM masa lalu.
"Sudah ada kesepakatan tidak boleh ngomong kasus. Jadi tidak boleh kita menyebutkan kasus apa," ujar Agus di Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/1).
"Bahkan kasus HAM yang paling besar kalau dari teman-teman HAM, kan antara lain peristiwa '65 yang katanya sampai 3,5 juta orang Indonesia hilang. Jadi kita tidak boleh menyebut kasus," ujarnya.
Debat perdana bakal dilaksanakan pada 17 Januari 2019 mendatang dan akan membahas empat hal yakin, hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.
Kendati begitu, Agus mengatakan panelis bakal membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM, hukum, korupsi maupun terorisme. Namun bukan kasusnya yang dibahas, melainkan lebih secara umun.
"Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran itu mungkin ada yang ditanyakan, tapi sifatnya tidak kasus apa," ujar pria yang pula dikenal sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Agus mengatakan seluruh daftar pertanyaan sudah diserahkan ke KPU. Hanya saja dia belum mengetahui apakah daftar pertanyaan dari KPK sudah disetujui atau belum.
Termasuk Agus, dalam debat yang bakal dipandu moderator Ira Koesno dan Imam Priyono itu terdiri atas enam panelis. Lima panelis lain adalah Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti dan Margarito Kamis.
(dhf/kid)
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyayangkan keputusan KPU tersebut. Pasalnya bocoran soal bakal menghilangkan esensi debat antarkandidat Pilpres 2019.
Debat, kata JK, seharusnya menyediakan ruang untuk kandidat menunjukkan kemampuan pribadi menjawab hal-hal tak terduga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, bocoran debat diklaim pula bakal membuat capres-cawapres melakukan persiapan mendalam. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut dengan ada kisi-kisi tersebut, maka para kandidat akan memiliki waktu menyiapkan bekal data dan fakta yang bakal dipaparkan.
"Kita ingin mengarahkan diskusi publik kita itu lebih mengarah ke diskusi soal substansi program atau isi. Jadi bukan lagi soal sontoloyo, genderuwo, wajah Boyolali, itu tidak penting dan sangat artifisial," ucap Pramono saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1).
Lihat juga:Daftar 6 Panelis Debat Perdana Pilpres 2019 |
Belum cukup soal kisi-kisi, salah satu anggota panelis debat perdana Pilpres 2019, Agus Rahardjo menyatakan pihaknya dan para timses telah sepakat tak akan membahas segala kasus, termasuk perkara HAM masa lalu.
"Sudah ada kesepakatan tidak boleh ngomong kasus. Jadi tidak boleh kita menyebutkan kasus apa," ujar Agus di Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/1).
"Bahkan kasus HAM yang paling besar kalau dari teman-teman HAM, kan antara lain peristiwa '65 yang katanya sampai 3,5 juta orang Indonesia hilang. Jadi kita tidak boleh menyebut kasus," ujarnya.
Debat perdana bakal dilaksanakan pada 17 Januari 2019 mendatang dan akan membahas empat hal yakin, hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.
Kendati begitu, Agus mengatakan panelis bakal membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM, hukum, korupsi maupun terorisme. Namun bukan kasusnya yang dibahas, melainkan lebih secara umun.
"Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran itu mungkin ada yang ditanyakan, tapi sifatnya tidak kasus apa," ujar pria yang pula dikenal sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Agus mengatakan seluruh daftar pertanyaan sudah diserahkan ke KPU. Hanya saja dia belum mengetahui apakah daftar pertanyaan dari KPK sudah disetujui atau belum.
Termasuk Agus, dalam debat yang bakal dipandu moderator Ira Koesno dan Imam Priyono itu terdiri atas enam panelis. Lima panelis lain adalah Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti dan Margarito Kamis.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK