PBNU Khawatir RUU Pesantren Diintervensi Jika Rezim Berganti

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menginginkan agar RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan dapat segera disahkan tahun ini. Said khawatir jika rezim berganti, RUU Pesantren akan mendapat intervensi.

"Kalau sekarang Pak Jokowi-JK sangat positif pada pesantren. Kalau nanti kapan rezimnya beda kemudian tidak senang pesantren, intervensi jadi terlalu jauh. Jangan sampai," ujar Said saat ditemui di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (10/1).

Salah satu yang disoroti, kata Said, adalah independensi pesantren. Selama ini pesantren membiayai sendiri pendidikan bagi santri-santrinya tanpa bantuan pemerintah.

Lihat juga: Jokowi Bahas RUU Ponpes Bersama Ulama Aceh

Oleh karena itu, Said berharap keberadaan beleid tersebut dapat membuat pesantren menjadi lembaga pendidikan keagamaan yang setara dengan sekolah formal lainnya.

"Anggaran nanti juga harus diperhatikan, kan tidak mungkin sekaligus merata. Jangan sampai ada yang dapat ada yang enggak, karena nanti menimbulkan konflik," katanya.

Perkembangan RUU Pesantren ini, kata Said, bakal dibahas dalam pertemuan musyawarah nasional alim ulama NU di Banjar, Jawa Barat, pada akhir Februari mendatang. Acara itu rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Lihat juga: Jokowi: Kalau Saya Anti-Ulama, Tak Mungkin Ada Hari Santri

Pada prosesnya, Kementerian Agama telah menerima dan mencatat masukan dari para pemangku kepentingan terkait RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Setelah itu, pihaknya mengirimkan draf final persandingan RUU Pesantren ke Sekretariat Negara.

RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan itu diusulkan Komisi VIII DPR: Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP.

Lihat juga: Romahurmuziy: Yang Menolak UU Syariah Berhadapan dengan PPP

(rzr/pmg)