BNPB Usul ke Jokowi Alat Deteksi Tsunami Jadi 'Objek Vital'
CNN Indonesia
Selasa, 15 Jan 2019 04:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo mengaku mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar alat pendeteksi tsunami dan gempa menjadi 'objek vital nasional' saat Rapat Terbatas Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana.
Doni menyatakan alat pendeteksi tsunami dan gempa itu harus terjaga agar tetap berfungsi memberikan peringatan kepada masyarakat. Menurut jenderal bintang tiga itu, penjagaan alat tersebut nantinya melibatkan unsur TNI.
"Tadi saya laporkan kepada bapak presiden kalau boleh alat deteksi ini dianggap sebagai objek vital nasional dan harus diamankan oleh unsur TNI," kata Doni di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/1).
"Tanda petik ya. Istilahnya belum ketemu, tapi alat ini harus diamankan, diberlakukan seperti objek vital nasional. Yang jaga siapa? Itu unsur dari TNI. itu langsung penegasan dari bapak presiden," ujar Doni menjelaskan.
Doni menyatakan telah menerima laporan banyak alat pendeteksi yang tak berfungsi karena sebagian alat tersebut hilang. Dia menyebut meski secara fisik alat tersebut ada, namun tetap tak berfungsi karena banyak komponen yang hilang.
"Karena kalau alat ini enggak berfungsi, berarti mata dan telinga masyarakat yang ada di kawasan pesisir pantai itu tidak mendapatkan informasi," ujarnya.
Mantan Pangdam Siliwangi itu menyatakan alat-alat tersebut dikelola bersama oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Doni menyebut selama ini setelah alat pendeteksi terpasang tak ada pengawasan dan perawatan yang dilakukan secara konsisten.
"Habis itu tidak ada yang kontrol, tidak ada yang bertanggung jawab. termasuk juga anggaran pemeliharaan tentunya. untuk jaga ini kan butuh biaya," kata dia.
Doni melanjutkan saat ini pihaknya bersama instansi terkait tengah menggodok aturan agar alat pendeteksi tsunami dan gempa itu bisa menjadi 'objek vital' nasional yang dijaga dari unsur TNI.
Dia menyebut Presiden Jokowi juga sudah meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menugaskan anggota menjaga alat tersebut.
Doni khawatir bila alat pendeteksi tak dijaga, sebanyak apapun yang dipasang di sejumlah wilayah Indonesia alat-alat tersebut akan rusak dan hilang. Dia pun berkata alat pendeteksi yang rusak akan diperbaiki dan menempatkan alat yang baru di beberapa lokasi yang belum terpasang.
Doni berharap alat pendeteksi tersebut bisa terpasang bertahap dalam kurun waktu tiga bulan ini.
"Kami sangat berharap ini akan segera berproses. Tadi hasil rapat kita harapkan maksimal tiga bulan akan tergelar alat-alat itu," kata dia. (fra/wis)
Doni menyatakan alat pendeteksi tsunami dan gempa itu harus terjaga agar tetap berfungsi memberikan peringatan kepada masyarakat. Menurut jenderal bintang tiga itu, penjagaan alat tersebut nantinya melibatkan unsur TNI.
"Tadi saya laporkan kepada bapak presiden kalau boleh alat deteksi ini dianggap sebagai objek vital nasional dan harus diamankan oleh unsur TNI," kata Doni di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Doni menyatakan telah menerima laporan banyak alat pendeteksi yang tak berfungsi karena sebagian alat tersebut hilang. Dia menyebut meski secara fisik alat tersebut ada, namun tetap tak berfungsi karena banyak komponen yang hilang.
"Habis itu tidak ada yang kontrol, tidak ada yang bertanggung jawab. termasuk juga anggaran pemeliharaan tentunya. untuk jaga ini kan butuh biaya," kata dia.
Doni melanjutkan saat ini pihaknya bersama instansi terkait tengah menggodok aturan agar alat pendeteksi tsunami dan gempa itu bisa menjadi 'objek vital' nasional yang dijaga dari unsur TNI.
Doni khawatir bila alat pendeteksi tak dijaga, sebanyak apapun yang dipasang di sejumlah wilayah Indonesia alat-alat tersebut akan rusak dan hilang. Dia pun berkata alat pendeteksi yang rusak akan diperbaiki dan menempatkan alat yang baru di beberapa lokasi yang belum terpasang.
Doni berharap alat pendeteksi tersebut bisa terpasang bertahap dalam kurun waktu tiga bulan ini.
"Kami sangat berharap ini akan segera berproses. Tadi hasil rapat kita harapkan maksimal tiga bulan akan tergelar alat-alat itu," kata dia. (fra/wis)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK