Soal Mundur, Sandi Sebut Prabowo Hanya Ingin Pemilu Jurdil

CNN Indonesia | Selasa, 15/01/2019 21:20 WIB
Soal Mundur, Sandi Sebut Prabowo Hanya Ingin Pemilu Jurdil Sandiaga menyatakan semua rakyat Indonesia menginginkan pelaksanaan pemilu berlangsung jujur, dan adil sehingga penyelenggara pemilu harus mewujudkan itu. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan pernyataan soal pasangannya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan mundur di Pilpres 2019 hanya karena ingin adanya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Bahkan, kata dia, penyelenggaraan pemilu yang ideal itu tak hanya diinginkan Prabowo tetapi juga seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk dirinya.

"Kita semua mendambakan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil dan ini semua masyarakat kita ingin sekali bahwa proses 91 hari ke depan ini bermartabat jujur adil dan berikan satu rasa kepercayaan bahwa pemilu ini dan penyelenggaranya netral dan penuh integritas," kata Sandi di kawasan Tengerang, Banten, Selasa (15/1).



Untuk itu kata dia pernyataan Prabowo yang disampaikan melalui Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso adalah upaya agar semua pihak terutama penyelenggara pemilu mampu menjaga netralitas dan independensi agar tak terpengaruh oleh pihak manapun. Baik oposisi maupun pemerintah.

"Netralitas harus dijaga, independen tidak terpengaruh satu dan lain hal termasuk juga dorongan-dorongan baik dari pihak oposisi maupun penguasa," katanya.

"Ini yang harus kita yakini bahwa legitimasi pemilu kali ini ada di tangan kita semua dan ini yang Prabowo-Sandi harapkan kita kawal ke depan pemilu yang luber dan jurdil," kata dia.

Ancaman mundur itu pun kata dia, harusnya bisa dijadikan bahan introspeksi semua pihak, baik dari pihak penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu maupun kedua pasangan calon.

Agar ke depan, kata Sandi, di sisa 91 hari masa kampanye ini penyelenggara pemilu yang disebut berat sebelah dan tidak netral di mata masyarakat bisa menunjukkan integritasnya.

"Ya ini introspeksi buat kita semua, masih ada 91 hari mari kita perbaiki kita jaga kita kawal pemilu. Penyelenggara Pemilu di pandang masyarakat sebagai penyelenggara yang netral dan penuh integritas," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sebelumnya, Djoko Santoso memang sempat menyebut Prabowo akan mundur dari pilpres jika saat penghitungan suara ditemukan indikasi adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

Jika hal itu terjadi, Prabowo sendiri bisa terjerat pidana lima tahun penjara hingga denda sebanyak Rp1 miliar. 


Hidayat: Pidato Prabowo Sangkal Pesimisme dengan Lugas

Secara terpisah, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan Pidato Kebangsaan yang telah dilakukan Prabowo berhasil menjawab secara lugas atas tudingan pesimisme yang dilekatkan pada pasangan nomor urut 02.

"Intinya, tadi malam, beliau memberikan komitmen yang jelas bahwa beliau tidak menghadirkan pesimisme dan kemenangan beliau dalam rangka pancasila," tutur Hidayat, di Gedung DPR RI, Selasa (15/1).

Menurutnya, beberapa pihak merasa pesimis saat Prabowo-Sandi menang, maka tidak akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah digencarkan pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).

"Prabowo-Sandi tentu akan melanjutkan kebaikan presiden-presiden sebelumnya, dari Bung Karno sampai Jokowi sekalipun," ujar Hidayat.

Hidayat juga mengungkapkan saat Prabowo mengatakan 2030 Indonesia akan punah adalah perkataan para pakar. Justru, bagi Hidayat, Prabowo hadir untuk menegaskan kehadirannya dan Indonesia tidak akan bubar bila Indonesia kuat. Pun, sambungnya, terhadap keberadaan pesantren sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia.

"Kalau ada yang pesimis bilang Prabowo-Sandi menang akan mengintervensi pesantren, beliau malah hadir untuk menegaskan posisi beliau," ucap Hidayat.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan pemaparan visi misi dalam pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center pada Senin (14/1) malam.

(tst/kid)