MUI Jatim Ingin Pelacur dan Pengguna Jasa Prostitusi Dipidana

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mendesak pemberi dan pengguna jasa pelacuran dalam kasus prostitusi online yang melibatkan artis dapat dipidana.

Ketua Umum MUI Jawa Timur KH Abdussomad Buchori, saat mendatangi Mapolda Jawa Timur, Selasa (15/1), mengatakan dalam penanganan kasus pelacuran selama ini, hanya germo yang dijerat sedangkan pemberi dan pengguna jasa dibiarkan bebas.

"DPR RI harus segera membuatkan undang-undang yang bisa menjerat pemberi dan pengguna jasa prostitusi. Ini dimaksudkan agar mereka yang biasa menjajakan diri dan penggunanya, bisa mendapat efek jera," kata Abdussomad seperti dikutip Antara.

Lihat juga: LBH Kritik Polisi Beberkan Artis Diduga Terlibat Prostitusi

Dia menambahkan pembuatan UU yang dapat menjerat pemberi dan pengguna jasa pelacuran demi kepentingan masyarakat Jawa Timur.

"Jadi bukan muncikarinya saja yang dijerat undang-undang. Nah itu DPR yang harus membuatkan undang-undangnya," ujar Abdussomad.

Selain itu, Abdussomad meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pelacuran artis yang menghebohkan tersebut.

Lihat juga: Polda Jatim Amankan Seorang DPO Muncikari Prostitusi Online

"Saya mendukung penanganan kasus prostitusi yang saat ini ditangani Polda Jatim. Kasus yang menyangkut moral ini harus diusut dengan tuntas agar tidak merusak moral bangsa," kata dia.

Polda Jatim mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan artis, setelah melakukan penggerebekan di sebuah hotel bintang lima di Surabaya, Sabtu (5/1).

Setelah dikembangkan, diketahui ada sekitar 45 artis dan 100 model yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi online yang dikendalikan muncikari TN dan ES.

Lihat juga: Artis Sinetron Respons Polisi soal Kasus Prostitusi Online

Berdasarkan spesialisasinya, muncikari ES mengendalikan 45 artis, dan muncikari TN membawahi ratusan model untuk dijajakan bagi pria hidung belang. (wis)