Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Punya Visi Baru soal Korupsi
CNN Indonesia
Kamis, 17 Jan 2019 22:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat hukum dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai tidak ada gagasan baru yang lahir dalam debat capres perdana yang mengangkat tema hukum dan korupsi dari kedua pasangan calon baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ia pun menyangkan pembicaraan kasus seperti Ratna Sarumpaet dan kasus hukum yang sudah berjalan dalam debat perdana capres tersebut. Menurutnya, sebuah kasus tidak bisa mewakili keadaan terkait hukum dan korupsi di Indonesia yang sudah terlalu rumit.
"Tidak ada hal baru, bahkan seharusnya tidak bicara kasus karena kalau suatu kasus sifatnya yang lebih umum, Presiden itu membuat kebijakan, kalau kasus sifatnya individual dan tidak bisa mewakili keadaan tertentu," kata Agustinus kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/1).
Senada, pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengatakan debat capres perdana pilpres 2019 terkait tema hukum dan korupsi masih belum menampilkan gagasan konkret. Ia mempertanyakan, gagasan kedua pasangan calon terkait upaya penguatan KPK.
"Misalnya mau perkuat KPK, apa? (Bagaimana terkait) penyadapan, lalu kepastian keamanan pada komisioner KPK dengan memberikan perlindungan maksimal, itu seharusnya," ucapnya.
Namun begitu, Chudry mengaku ide peningkatan gaji aparat penegak hukum untuk mencegah tindak pidana korupsi baik. Menurutnya, hal tersebut telah terbukti berhasil
"Misalnya hakim gajinya sudah 50 juta misalnya, sekarang kita rasakan jarang hakim dagang keadilan, eksekutif pegawai pajak juga sudah berkurang. saya kira itu baik," katanya.
(mts/dal)
Ia pun menyangkan pembicaraan kasus seperti Ratna Sarumpaet dan kasus hukum yang sudah berjalan dalam debat perdana capres tersebut. Menurutnya, sebuah kasus tidak bisa mewakili keadaan terkait hukum dan korupsi di Indonesia yang sudah terlalu rumit.
"Tidak ada hal baru, bahkan seharusnya tidak bicara kasus karena kalau suatu kasus sifatnya yang lebih umum, Presiden itu membuat kebijakan, kalau kasus sifatnya individual dan tidak bisa mewakili keadaan tertentu," kata Agustinus kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada, pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengatakan debat capres perdana pilpres 2019 terkait tema hukum dan korupsi masih belum menampilkan gagasan konkret. Ia mempertanyakan, gagasan kedua pasangan calon terkait upaya penguatan KPK.
"Misalnya mau perkuat KPK, apa? (Bagaimana terkait) penyadapan, lalu kepastian keamanan pada komisioner KPK dengan memberikan perlindungan maksimal, itu seharusnya," ucapnya.
"Misalnya hakim gajinya sudah 50 juta misalnya, sekarang kita rasakan jarang hakim dagang keadilan, eksekutif pegawai pajak juga sudah berkurang. saya kira itu baik," katanya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK