KPA Cium Aroma Politik di Pembagian Sertifikat Tanah Jokowi

CNN Indonesia | Minggu, 20/01/2019 20:18 WIB
KPA Cium Aroma Politik di Pembagian Sertifikat Tanah Jokowi Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengindikasi adanya aroma politik jelang Pilpres 2019 dalam pembagian sertifikasi tanah oleh pemerintah. Hal itu dilontarkan menanggapi pembagian 6 ribu sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1) lalu oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami tidak mau berasumsi ke arah politiknya. Tapi kalau dilihat dari sisi itu, ya, pasti ada lah politiknya," ujar Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA, Benni Wijaya di D'Hotel Setiabudi, Jakarta, Minggu (20/1).

Dalam hal itu, Benni menilai pemerintah lebih memilih membagikan sertifikasi tanah daripada menyelesaikan konflik agraria terlebih dahulu. Terlebih pembagian sertifikasi dilakukan bukan pada tanah yang berkonflik sebagaimana biasanya.


"Kalau lihat dari indikasinya secara garis besar, banyak juga yang apresiasi sertifikasi. Dalam indikasi ini, bisa juga jadi strategi dalam pemenangan," kata Benni.

Benni menjelaskan, indikasi itu muncul dari berkaca pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang baru ditandatangani di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal, lanjut dia, peraturan soal reformasi agraria itu sudah ditagih jauh sebelum pemerintahan Jokowi rampung.

"Dalam konteks Perpres RA itu, kan, baru diterbitkan September lalu. Ada dugaan bahwa ini ada kaitannya dengan Pilpres, karena perpres sudah dituntut jauh sebelumnya," jelas Benni.

Selain itu, belum adanya kebijakan yang benar-benar mengimplementasikan reformasi agraria itu juga jadi salah satu indikasi. Benni menilai, hal itu tak sesuai dengan rencana reformasi agraria yang semestinya dimulai dengan penyelesaian konflik terlebih dahulu.

Benni juga menyayangkan sikap pemerintah yang bukannya fokus pada reformasi agraria, tapi justru malah mengencangkan pembagian sertifikat tanah yang sebenarnya tidak menyelesaikan konflik dan sengketa tanah.

Dalam substansi reformasi agraria, kata Benni, sertifikasi bukanlah bentuk reformasi agraria, melainkan bagian dari kelengkapannya. "Sertifikasi semestinya dilakukan setelah penyelesaian konflik dan distribusi tanah diselesaikan," kata dia.

Jokowi membagikan sertifikat tanah kepada 6 ribu warga Kabupaten Garut pada Sabtu (19/1). Dalam kunjungannya kali itu, dia menyatakan bahwa pemerintah akan terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat.

"Hari ini telah diserahkan 6.000 kepada bapak ibu sekalian penerima sertifikat di Kabupaten Garut," kata Jokowi saat memberikan sambutan di Lapangan Bola Cibodas, Desa Banjarsari, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1).

Sebagaimana yang dilaporkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, pemerintah bakal kembali menyerahkan sebanyak 60.900 sertifikat tanah di Kabupaten Garut. (ani/asr)