Prestasi Tak Imbangi Elektabilitas, Jokowi Diminta Waspada

CNN Indonesia | Sabtu, 26/01/2019 06:21 WIB
Jokowi diminta waspada karena berbagai prestasi yang ditorehkan tak sebanding dengan peningkatan elektabilitas yang pesat di Pilpres 2019. Elektabilitas Jokowi disebut stagtan jelang pilpres 2019. (CNN Indonesia/ Harvey Darian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai Presiden Joko Widodo harus waspada karena berbagai prestasi yang ditorehkan tak sebanding dengan peningkatan elektabilitas yang pesat di Pilpres 2019.

Ia mengatakan angka kepuasan masyarakat terhadap Jokowi diberbagai survei tergolong tinggi diangka 70 persen.

Akan tetapi, Adi menilai elektabilitas Jokowi di berbagai lembaga survei cukup stagnan hanya diangka rata-rata 54 persen.


"Politik tak seindah yg dibayangkan, ketika tingkat kepuasan publik itu jomplang dengan elektabilitas Pak Jokowi, masyarakat kita punya kecenderungan hati dan pikirannya terbelah," kata dia saat diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (25/1).

Adi menilai banyaknya kabar bohong (hoaks) dan fitnah yang dilayangkan kepada Jokowi menjadi faktor stagnannya elektabilitas Mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat ini.


Ia lantas menyarankan agar para timses Jokowi-Ma'ruf mampu merespon segala kabar hoaks yang menimpa Jokowi dengan responsif. Hal itu bertujuan agar pendukung Jokowi tak semakin berkurang jelang Pilpres 2019.

"Hoaks dan fitnah selain menimbulkan tawuran yang tak berkesudahan, juga berimplikasi pada sikap politik, ini bisa mengombang-ambingkan masyarakat," kata dia.

Jokowi Mampu Hilangkan Bahaya Bom Ledak TInggi

Di tempat yang sama Pengamat Intelijen Nurdin Lazuardi menilai Presiden Jokowi dianggap mampu menekan peredaran dan distribusi bahan-bahan perakit bom yang memiliki daya ledak tinggi atau high explosive semasa menjabat sebagai presiden.

Nurdin menyatakan bahwa rentetan peristiwa bom yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi sebagian besar hanya menggunakan bom dengan daya ledak kecil

"Saya belum pernah melihat itu [bom high explosive] dalam empat tahun ini, bom-bom yang digunakan [teroris] hanya bom low eksplosif, nyerang pake pisau, nabrak mobil," kata Nurdin.


Nurdin menyebut kondisi itu tak lepas dari faktor kinerja intelijen dan kepolisian yang mampu menghilangkan bahan pembuat bom daya ledak tinggi ditengah masyarakat.

Ia lantas membandingkannya dengan pemerintahan presiden sebelumnya yang kerap terjadi peristiwa terorisme menggunakan bom daya ledak tinggi.

Sebab, kata dia, Para presiden sebelumnya seperti membiarkan bahan baku pembuatan bom daya ledak tinggi, seperti TNT (trinitrotoluena) tersebar ditengah masyarakat. 

Alhasil, bom dengan daya ledak tinggi seperti Bom Bali 1 dan 2, Bom Kedubes Australia tahun 2004 dan Bom JW Marriot 2003 menelan korban jiwa yang begitu banyak.

"Kalau dulu bom itu yang dilakukan teroris menggunakan bahan high explosive, karena dengan begitu mudahnya masuk dan beredar di kalangan masyarakat," kata dia.


Nurdin menjelaskan kondisi itu berbanding terbaik dengan saat ini. Ia menilai para teroris kini hanya menggunakan bahan-bahan kecil seperti, panci dan tabung gas 3 kilogram dalam melancarkan aksinya.

Hal itu tak lepas dari ketatnya aparat keamanan dalam mengawasi dan mengkontrol bahan-bahan baku pembuatan bom daya ledak tinggi di tengah masyarakat.

"Intelijen saat ini melihat supply dan peredaran bahan untuk membuat bom itu mati, hilang, para pelaku terorisme tak bisa mengakses itu lagi," ungkapnya.


Membangun Perbatasan

Ditempat yang sama, Peneliti Megawati Institute Reno Koconegoro menilai gagasan Jokowi untuk membangun infrastruktur dan membangun wilayah perbatasan menjadi magnet bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Ia mengatakan Jokowi memiliki perbedaan dengan presiden pendahulunya yang enggan berpihak pada pembangunan perbatasan maupun membangun infrastruktur dengan baik.

"Jokowi hadir dengan gagasan baru, ia ingin menyeimbangankan pembangunan timur dan barat dan membangun wilayah terdepan perbatasan, karena pak Jokowi wilayah itulah yang jadi teras Indonesia," ungkap Reno.

Ia merinci setidaknya pemerintah telah menyelesaikan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. 

Hal itu, kata dia, mampu untuk menggerakkan geliat ekonomi bagi masyarakat perbatasan agar tak terus menerus tertinggal.

"Kita liat sekarang di pos perbatasan Entikong, orang-orang Malaysia pada wisata ke sana foto-foto, ini bisa direvitalisasi dengan baik," kata dia.

(rzr/DAL)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK