Dukung Prabowo, Purnawirawan Petisi TNI/Polri dan BIN Netral
CNN Indonesia
Senin, 28 Jan 2019 23:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri mendeklarasikan petisi berisi permintaan agar aparat bersikap netral selama Pilpres 2019. Mereka menegaskan bahwa TNI/Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dilarang memihak kepada salah satu pasangan calon.
Petisi dibacakan oleh Komjen Pol Purn Nugroho Djayusman, di rumahnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan , Senin (28/1).
"Mendesak netralitas TNI, Polri, BIN dan semua aparatur sipil negara dalam Pemilihan Presiden 2019. Mendesak agar seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dijaga oleh para prajurit TNI, Polri yang ikut berperan sebagai pengawal pesta demokrasi tahun 2019," ucap Nugroho saat membacakan petisi.
Pantauan CNNIndonesia.com, para purnawirawan yang hadir adalah para pendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Mereka antara lain Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, Wakil Ketua Dewan Penasehat BPN Tedjo Edhy Purdijatno, dan ekonom Rizal Ramli. Hadir pula Irjen Pol Purn Sofyan Yakub, Marsekal TNI Purn Iman Sufaat, serta sejumlah simpatisan Prabowo-Sandi. Mereka menamakan diri sebagai Forum Peduli Netralitas dan Profesionalitas TNI Polri dan ASN.
Para purnawirawan itu menganggap netralitas TNI, Polri dan BIN merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar. Mereka menyatakan hal itu telah diatur dalam undang-undang.
Misalnya, Pasal 2 butir d UU No 34 tahun 2004 yang melarang anggota TNI berpolitik praktis. Lalu Pasal 28 poin 2 UU No 2 tahun 2002 mewajibkan Polri untuk netral dalam kehidupan politik. Kemudian, Pasal 2 huruf F undang undang yang sama, BIN harus tunduk pada asas netralitas. UU No 5 tahun 2014 juga mewajibkan Aparatur sipil negara bersikap netral.
"Kami akan kirim petisi ini ke pejabat-pejabat terkait," tutur Nugroho.
Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Djoko Santoso menyatakan bahwa pemilu dan pilpres merupakan suatu pesta peradaban yang mencerminkan peradaban suatu negara.
Oleh karena itu, Djoko meminta kepada TNI, Polri dan BIN serta ASN agar profesional. Jangan sampai Indonesia dipandang sebagai peradaban yang buruk dan ketinggalan zaman akibat TNI, Polri dan BIN yang tak netral.
"Jangan permalukan diri sendiri. Tentara tidak netral itu peradaban yang masih primitif. Kita pertontonkan dengan peradaban yang tinggi," tutur Djoko.
Melalui petisi itu Nugroho juga meminta masyarakat aktif melaporkan keganjilan selama Pilpres 2019 ke KPU dan Bawaslu. Ketidaknetralan aparat diminta harus dilaporkan demi pemilu yang jujur dan adil. (bmw/wis)
Petisi dibacakan oleh Komjen Pol Purn Nugroho Djayusman, di rumahnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan , Senin (28/1).
"Mendesak netralitas TNI, Polri, BIN dan semua aparatur sipil negara dalam Pemilihan Presiden 2019. Mendesak agar seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dijaga oleh para prajurit TNI, Polri yang ikut berperan sebagai pengawal pesta demokrasi tahun 2019," ucap Nugroho saat membacakan petisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Misalnya, Pasal 2 butir d UU No 34 tahun 2004 yang melarang anggota TNI berpolitik praktis. Lalu Pasal 28 poin 2 UU No 2 tahun 2002 mewajibkan Polri untuk netral dalam kehidupan politik. Kemudian, Pasal 2 huruf F undang undang yang sama, BIN harus tunduk pada asas netralitas. UU No 5 tahun 2014 juga mewajibkan Aparatur sipil negara bersikap netral.
Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Djoko Santoso menyatakan bahwa pemilu dan pilpres merupakan suatu pesta peradaban yang mencerminkan peradaban suatu negara.
Oleh karena itu, Djoko meminta kepada TNI, Polri dan BIN serta ASN agar profesional. Jangan sampai Indonesia dipandang sebagai peradaban yang buruk dan ketinggalan zaman akibat TNI, Polri dan BIN yang tak netral.
Melalui petisi itu Nugroho juga meminta masyarakat aktif melaporkan keganjilan selama Pilpres 2019 ke KPU dan Bawaslu. Ketidaknetralan aparat diminta harus dilaporkan demi pemilu yang jujur dan adil. (bmw/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK