"Ya beliau tidak [berubah] menurut saya begitu. Tapi diskusi akan terus berlangsung. Ini kan masih ada waktu beberapa minggu," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/1).
Muzani mengatakan Prabowo akan tetap mempertahankan gaya seperti debat perdana dengan tidak terpancing untuk bersikap agresif dan menyerang Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi yang akan dipertahankan Prabowo adalah menjaga substansi dan memberikan pikiran-pikiran terbaik ke depan untuk membangun negara lebih baik," kata Sudirman terpisah.
Lebih lanjut Sudirman mengatakan gaya terlalu menyerang dalam debat juga tidak terlalu baik. "Menurut saya pada level tertentu terlalu agresif juga terkesan kurang baik," ujarnya.
Konsultasi Anggota DPR
Sudirman menyatakan Prabowo akan meminta masukan kepada pakar dan anggota dewan dalam debat capres kedua.
Hal ini kata Sudirman, seperti yang dilakukan pada debat perdana capres-cawapres yang mengangkat tema hukum, korupsi, terorisme dan hak asasi manusia (HAM).
"Rencananya kita akan bikin satu sesi diskusi, lokakarya, untuk mendengar masukan-masukan dari anggota komisi-komisi yang relevan," kata Sudirman.
Untuk sektor energi dan sumber daya alam, Sudirman mengatakan pihaknya akan menghadirkan anggota Komisi VII DPR yang berasal dari partai koalisi pengusung Prabowo-Sandi. Begitupula dengan tema lain, akan menghadirkan dari anggota komisi-komisi terkait.
"Jadi nanti kita akan mengundang teman-teman dari fraksi koalisi lah, dari PAN, Gerindra, Demokrat dan juga dari PKS," ujarnya.
"Karena impor itu, Anda semua tahu impor migas itu memberi kontribusi besar pada defisit neraca perdagangan kita. Jadi salah satunya itu," kata dia.
Selain anggota dewan, Sudirman mengatakan para ahli, akademisi dan praktisi juga akan dilibatkan untuk memberi masukan kepada Prabowo.
Hal itu dikatakan Sudirman akan menjadi masukan agar Prabowo-Sandi dapat membawa tawaran perbaikan dalam debat. Namun, dia enggan mengungkap siapa saja ahli yang akan diminta masukan.
"Sebagian saya tidak bisa sebut karena mereka masih di kampus negeri, PNS, jadi agak tidak ingin dibukalah. Tapi kita mendapat masukan dari para pakar kredibel di bidang masing-masing," ujarnya. (swo/wis)