Hal itu menanggapi pernyataan Prabowo bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pencetak utang.
Juru bicara TKN Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan isu utang yang dimainkan Prabowo-Sandiaga tidak disertai dengan data dan fakta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ace menuturkan Prabowo tidak sepantasnya menyebut Menkeu di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pencetak utang. Sebab, ia menyebut langkah Sri Mulyani sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, Ace mengatakan rakyat dapat melihat secara transparan jumlah utang Indonesia saat ini.
"Itu berarti utang pemerintah masih aman alias jauh di bawah batas yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan yaitu 60 persen dari PDB," ujarnya.
Politikus Golkar itu menilai, pemerintah Jokowi-JK selama ini berhati-hati dan akuntabel dalam mengelola utang. Hal itu, kata dia, seiring dengan berjalannya reformasi struktural serta bauran kebijakan moneter, fiskal, makro prudensial, dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia.
Segala tindakan yang dilakukan pemerintah itu, kata dia, membuat Indonesia mendapat peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat kredit utama di dunia.
"Dengan peringkat investment grade tersebut, pemerintah dapat menekan cost of fund utang di tengah kondisi pasar keuangan yang volatile pada tahun 2018 lalu," ujar Ace.