KPK Minta Warga Jakarta Tak Pilih Caleg Ogah Lapor Kekayaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif mengingatkan warga Jakarta untuk tidak memilih calon anggota legislatif yang tak pernah melaporkan harta kekayaan.

Hal tersebut menyusul tidak ada satupun dari 106 orang anggota DPRD DKI Jakarta saat ini yang membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

"DKI Jakarta tak satu pun lapor LHKPN, tulis itu media, jangan dipilih lagi orang-orang itu," kata Laode dalam peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1).

Lihat juga: Indeks Korupsi Naik, Wakil Ketua KPK Kenang Kebijakan Ahok

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK mengatur penyelenggara negara penyelenggara negara wajib bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat, dan wajib mengumumkan dan melaporkan kekayaannya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

Laode menyebut ketidakpatuhan DPRD bukan hanya terjadi di DKI Jakarta. Ia menyebut DPRD Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara tak ada satu pun anggota yang melapor LHKPN.

Dia menyebut hal ini menunjukkan elite politik belum bisa jadi contoh ideal penyelenggaraan negara yang transparan.

"Bagaimana coba kita mau memperbaiki tapi orang-orang terpilih ini tidak memberi contoh. Sudah yang ditangkap (kasus korupsi) 88 persen adalah aktor politik, yang belum ditangkap pun tak mau lapor LHKPN," pungkasnya.

Lihat juga: Eni Saragih Sebut Setnov Hanya Ingin Beri Idrus 'Uang Kecil'

Lebih lanjut, Laode menjelaskan saat ini belum ada regulasi yang memadai untuk mendisiplinkan pejabat terkait LHKPN. Sehingga salah satu cara efektif adalah memberi sanksi sosial dengan tidak memilihnya kembali.

"Ini sebenarnya soal moral, karena undang-undang kita itu tentang LHKPN hanya sanksi sosial dan sanksi moral saja," tuturnya. (dhf/fea)