Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunjuk tim panel
debat capres kedua Pemilu 2019. Tim panel terdiri dari delapan orang ahli dari universitas dan lembaga swadaya masyarakat (
LSM).
"Panelis debat kedua ada delapan, berasal dari akademisi dan LSM (lembaga swadaya masyarakat). Akademisi enam orang, yakni dua rektor dari ITS dan IPB dan empat orang akademisi dari Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada (UGM), ITB, Universitas Diponegoro (Undip)," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (31/1).
Wahyu menjelaskan mereka dipilih karena memiliki keahlian di bidang yang sesuai dengan tema debat, yaitu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka akan bertugas menyusun pertanyaan pemantik untuk debat antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada 17 Februari mendatang.
Pertanyaan dari panelis akan digunakan dalam segmen dua dan tiga, dari enam segmen yang dijadwalkan. Setiap kandidat akan menjawab pertanyaan dan ditanggapi oleh kandidat lainnya.
Pertanyaan akan dirahasiakan dari publik dan dua kandidat. Kedua kandidat nanti akan menerima pertanyaan secara acak.
Sementara di segmen empat, panelis hanya akan memberi pernyataan pemantik karena kedua kandidat akan melakukan debat bebas tanpa batasan waktu. Kemudian di segmen lima, masing-masing kandidat akan saling melontarkan pertanyaan.
"Di segmen keempat bukan bentuk pertanyaan, akan kita putar film pendek nanti. Nanti kami persilakan kedua kandidat menilai bagaimana solusinya," kata Ketua KPU Arief Budiman.
Delapan nama yang ditunjuk KPU sebagai panelis debat capres kedua Pilpres 2019, yakni: Prof Ir Joni Hermana (Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember), Arif Satria (Rektor Institus Pertanian Bogor), Nur Hidayati (Direktur Eksekutif Walhi), dan Irwandy Arif (Guru Besar ITB, ahli pertambangan).
Kemudian, Ahmad Agustiawan (ahli energi Universitas Gadjah Mada), Sudharto P Hadi (ahli lingkungan Undip).
Sedangkan dua nama panelis lainnya yakni akademisi dari Universitas Airlangga, dan Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA). Kedua lembaga itu belum menkonfirmasi nama.
(dhf/ugo)