Kubu Jokowi Sebut Kasus HAM Tak Pernah Kedaluwarsa

CNN Indonesia | Sabtu, 09/02/2019 00:41 WIB
Kubu Jokowi Sebut Kasus HAM Tak Pernah Kedaluwarsa Dewan Pertimbangan TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Sidarto Danu Subroto. (CNN Indonesia/Gloria Safira Taylor)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pertimbangan TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Sidarto Danu Subroto, menyatakan perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia tidak mengenal kedaluwarsa. Sehingga, ia menilai seluruh pelanggar HAM masa lalu bisa diadili kapan saja.

"HAM tidak mengenal kadaluwarsan. Jadi para pelanggar HAM anytime bisa diproses," ujar Sidarto dalam FGD 'Mengungkap Fakta Tragedi 12 Mei 98' di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (8/2).

Sidarto tak secara spesifik mekanisme apa yang bisa digunakan untuk mengadili para pelanggar HAM. Ia hanya menceritakan dirinya menjadi salah satu pihak yang terlibat pada perumusan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta UU Pengadilan HAM di parlemen.



Ia menilai kedua UU itu sejatinya merupakan solusi untuk mengadili pelaku pelanggar HAM. UU itu, kata dia, juga digunakan beberapa negara untuk mengadili pelaku pelanggar HAM masa lalu, seperti di Chile, Jerman, hingga Afrika Selatan.

Akan tetapi, ia menyampaikan UU KKR itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Menurut dia pembatalan itu membuat proses mencari kebenaran di balik kasus HAM masa lalu menjadi terhambat.

Padahal, ia menuturkan pembatalan terjadi ketika DPR sudah menyepakati dibentuknya KKR penculikan orang hilang. Dia juga berkata hasil penyelidikan Komnas HAM sudah bisa disidangkan.

"Setelah kita ketok di DPR, UU (KKR) yang Daftar Inventaris Masalahnya mayoritas dari pemerintah itu dibatalkan oleh MK hanya karena dua pasal yang digugat oleh keluarga korban. Sesungguhnya kalau UU KKR itu ada itu merupakan jawaban daripada keluarga korban mengenai restitusi, rekonsilisasi, dan permintaan maaf ada semua di situ," ujarnya.

Pasca dibatalkannya UU KKR, Sidarto mengatakan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional merupakan jawaban baru atas masalah tersebut. Sebab, ia berkata UU KKR tak bisa dibentuk lagi karena saksi kejadian sudah banyak yang meninggal.


DKN, ia harap bisa menjadi perantara bagi negara untuk mengakui korban hingga restitusi dan rekonsiliasi

"Ini sekarang dibentuk Dewan Kerukunan Nasional. Saya harapkan DKN akan merupakan suatu lembaga yang mampu menampung jeritan keluarga korban," ujar Sidarto. (jps/ayp)