Survei: Warga DKI Sangat Maklumi Politik Uang

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil survei Charta Politika menunjukkan warga DKI Jakarta masih toleran terhadap praktik politik uang () atau pembagian hadiah demi kepentingan kampanye. Pendidikan politik yang minim dituding jadi penyebabnya.

Hal ini ditunjukkan dengan survei terkait pemilihan calon anggota legislatif 2019 di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I, II, dan III.

"Ternyata di DKI cukup tinggi bahwa masyarakat sangat memaklumi atau sangat toleransi ketika ada caleg atau parpol atau timses yang memberikan uang," ujar Direktur Riset Charta Politika Muslimin di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/2).

Lihat juga: Prabowo Minta Maaf Tak Bisa Bagikan Kaus ke Buruh

Untuk diketahui survei ini dilaksanakan dalam kurun waktu 18-25 Januari 2019 dengan melibatkan 800 responden untuk setiap dapil.

Metodenya adalah wawancara tatap muka (face to face interview) dan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview).

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui dapil DKI III memiliki tingkat toleransi yang paling rendah alias cenderung tak menerima politik uang. Jumlah masyarakat yang menyatakan tidak memaklumi politik uang sebanyak 47,6 persen.

Lihat juga: Jokowi: Saya Enggak Punya Uang untuk Pilpres 2019

Namun, dapil DKI III juga memiliki 40,8 persen masyarakat yang menyukai pemberian sembako dan dan 19,6 persen yang memilih kaos dari caleg, parpol, atau timses.

"Dapil DKI III ini memang paling tinggi penolakan money politic-nya dibanding DKI I dan DKI II. Ketika kita tidak menyebutkan uang, apa sih yang paling diharapkan? Ternyata sembako paling tinggi," jelas Muslimin.

Dapil DKI Jakarta III sendiri meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) memiliki tingkat pemakluman tertinggi terhadap praktik politik uang. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah responden terhadap pemakluman sebesar 58,2 persen.

Namun, sebanyak 31,3 persen responden mengaku tak dapat memaklumi politik uang; 10,5 persen menyatakan tidak tahu atau tidak mau menjawab.

Untuk dapil DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri, terdapat 47 responden yang mengaku memaklumi politik uang. Sementara itu sebesar 41 persen menyatakan tidak memaklumi praktek tersebut dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

Lihat juga: Charta Politika: PDIP dan Gerindra Dominasi Suara DKI

Menanggapi hasil survei tersebut, Muslimin menjelaskan sikap masyarakat ini disebabkan oleh kebiasaan terhadap praktik itu sendiri dan kurangnya pendidikan politik. Padahal menurutnya, politik uang tidak menjamin terpilihnya caleg.

"Menurut saya pendidikan politik terhadap publik memang masih sangat rendah, terutama parpol dan caleg itu sendiri," kata Muslimin.

(ani/arh)