Filep Karma Nilai Pilpres 2019 Tak Bermanfaat untuk Papua

CNN Indonesia | Kamis, 14/02/2019 17:17 WIB
Filep Karma Nilai Pilpres 2019 Tak Bermanfaat untuk Papua Mantan tahanan politik asal Papua, Filep Karma menyatakan golput pada Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Giras Pasopati)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan tahanan politik asal Papua, Filep Karma menyatakan golput dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Filep menilai kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, memiliki rekam jejak yang sama dan tidak akan membawa manfaat bagi masyarakat Papua.

"Bagi saya siapa pun yang terpilih tidak ada manfaat bagi kami orang Papua," ujar Filep saat ditemui dalam diskusi Amnesty International, Jakarta, Kamis (14/2).

Salah satu faktor yang meyakinkan Filep untuk golput adalah kekerasan bersenjata yang kerap dialami oleh warga Papua. Apalagi menurutnya kekerasan ini dilakukan hampir di setiap rezim pemerintahan.



Tak sekadar untuk dirinya, Filep juga mengimbau keluarganya memilih golput. Ia akan berusaha mempengaruhi dan meyakinkan mereka agar dapat memutuskan secara rasional.

"Saya cuma mengimbau tapi keputusan di tangan mereka sebab saya memperjuangkan HAM, jadi saya tidak memaksa mereka," imbuhnya.

Bagi Filep, baik Jokowi maupun Prabowo punya rekam jejak yang sama dalam persoalan hak asasi manusia di Papua.
Filep Karma Nilai Jokowi dan Prabowo Punya Rekam Jejak SamaAliansi Mahasiswa Papua, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Prabowo dianggap berdosa karena sudah membantai orang Papua saat memimpin operasi pembebasan peneliti di Mapenduma pada 1996 silam. Filep bercerita pasukan militer saat itu melepaskan peluru dengan helikopter yang dicat menyerupai palang merah internasional.


Sementara Jokowi, bagi Filep, memiliki kekuasaan yang begitu besar sebagai presiden tapi tak berbuat apapun ketika ada pembunuhan pada warga Papua. Hal inilah yang menurutnya Jokowi punya dosa lebih berat dibanding Prabowo.

"Dia pengambil keputusan tertinggi, dia biarkan orang Papua dibunuh. Kalau Prabowo kan aktor di lapangan, diperintahkan, yah mungkin dia merekayasa perintah dan melakukan pembunuhan. Tapi kalau dilihat levelnya kan dia aktor di lapangan, kalau Jokowi kan pengambil keputusan terakhir," pungkas Filep.

Filep merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Papua. Ia dituduh berkhianat setelah menggelar peringatan kemerdekaan pada 1 Desember 2004 dan akhirnya dipenjara selama 11 tahun.

Filep bebas pada 19 November 2015 setelah mendapat remisi dari pemerintahan Jokowi, remisi yang sebetulnya ia tolak.

(bin/pmg)