Istana: Penolakan Dana Desa oleh Baduy Tak Terkait Politik

CNN Indonesia | Kamis, 14/02/2019 19:56 WIB
Istana: Penolakan Dana Desa oleh Baduy Tak Terkait Politik Pejabat KSP Ali Ngabalin menyebut penolakan masyarakat adat Baduy terhadap dana desa sebesar Rp2,5 miliar bukan karena terkait politik, tapi faktor adat. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengklaim penolakan penolakan masyarakat adat Baduy terhadap Dana Desa sebesar Rp2,5 miliar bukan karena terkait politik.

Hal itu lebih disebabkan oleh upaya masyarakat untuk mematuhi hukum adat demi menjaga lingkungan.

"Jadi sesungguhnya bukan ada faktor politik," kata Ngabalin saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Kamis (14/2).


Menurut Ngabalin, masyarakat Baduy memiliki aturan adat untuk menjaga kelestarian lingkungan yang tertutup untuk dunia luar.

"Ini bukan baru pertama kali Baduy, memang bukan baru sekarang mereka punya kultur tertutup begitu. Ini kan budaya yang sudah berpuluh tahun turun-temurun," ujarnya.

Soal solusinya, Ngabalin menyebut kuncinya ada pada komunikasi pemda dengan masyarakat adat Baduy.

"Tinggal faktor komunikasi saja bagaimana pemerintah daerah membangun komunikasi yang lebih intensif untuk bisa meneruskan hak-hak rakyat yang bisa mereka dapatkan," kata dia.

Sebelumnya, masyarakat adat Baduy yang tinggal Desa Kanekes, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten menolak dana desa sebesar Rp2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah Joko Widodo untuk pembangunan infrastruktur.

Penolakan bantuan dana desa oleh masyarakat adat Baduy disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Lebak Rusito. Menurutnya, warga Baduy khawatir pembangunan infrastruktur dari dana Desa itu merusak kelestarian adat.

"Penolakan itu, karena pembangunan dikhawatirkan merusak kelestarian adat," kata Rusito seperti dilaporkan Antara, Kamis (14/2).

Masyarakat Baduy, kata dia, mengkhawatirkan jika menerima dana desa untuk pembangunan infrastruktur tergusur nilai-nilai budaya dan adat mereka hilang.

Sebab, permukiman adat Baduy seperti di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar menolak kehidupan modern, termasuk pembangunan jalan, penerangan listrik dan alat-alat elektronik.

Sementara, masyarakat Baduy harus patuh dan taat terhadap adat leluhurnya, sehingga keberatan jika permukiman adat itu mendapat bantuan dana desa.

[Gambas:Video CNN] (fra/arh)