KSP: Fadli Harus Bersyukur Dana Desa Tekan Ketertinggalan

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Rabu, 16/01/2019 03:44 WIB
KSP: Fadli Harus Bersyukur Dana Desa Tekan Ketertinggalan Membantah pernyataan Fadli Zon, Deputi II KSP menyatakan pengucuran dana desa dalam tiga tahun terakhir benar-benar telah menunjukkan hasil bagi pertumbuhan. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kantor Staf Presiden (KSP) membantah pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang menuding Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengklaim dana desa sebagai produk terbaik mereka kepada masyarakat. Fadli justru menyatakan kebijakan dana desa itu sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menanggapi itu, Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho menyatakan pandangan Fadli kalah dengan kinerja pemerintah. Yanuar menjelaskan kinerja pemerintah dalam pengucuran dan peningkatan dana desa tiga tahun terakhir benar-benar menunjukkan hasil, yakni tersedianya sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat dan perbaikan indikator kesejahteraan.

"Kita harusnya bersyukur dan makin optimis, dengan adanya Dana Desa jumlah desa yang tertinggal berkurang 6.518 desa dan jumlah desa yang mandiri bertambah 2.665. Ini artinya apa yang dikerjakan Pak Jokowi betul betul mengangkat kesejahteraan desa," kata Yanuar melalui keterangan resmi, Selasa (15/1).



Ia lantas memaparkan dalam tiga tahun, dana desa telah membangun 123.000 kilometer jalan di desa, 500 posyandu, 18.000 PAUD, 6.500 pasar desa, 791 ribu meter jembatan, 28 ribu unit irigasi, sebanyak 1.900 embung, dan 26.700 kegiatan BUMDes.

Selain itu, dana yang diberikan terus meningkat sejak 2015. Empat tahun lalu, pemerintah mengucurkan Dana Desa Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta.

Pada 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun sehingga setiap desa menerima sekitar Rp800 juta. Angka itu bertahan hingga 2018.

Yanuar menerangkan peningkatan besaran dana desa itu sendiri bergantung pada ketersediaan anggaran. Untuk tahun 2019, katanya, Dana Desa kembali meningkat menjadi Rp70 triliun. Selain itu pula ada sekitar Rp3 triliun untuk Dana Kelurahan.

Keberhasilan dana desa juga langsung terlihat melalui penurunan rasio ketimpangan pedesaan dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Jumlah penduduk miskin pedesaan juga menurun menjadi 17,1 juta pada 2017 dari 17,7 juta pada 2014.

"Jadi cuitan Fadli Zon kita jawab dengan hasil kerja pemerintah bersama aparat desa dan masyarakat desa, ada 6518 desa tertinggal yang sekarang kesejahteraannya meningkat, lebih menang angka jelas," kata Yanuar.

Ia menegaskan secara berkala Presiden Jokowi mengadakan rapat tingkat menteri untuk memastikan amanat UU 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut terlaksana.


Tantangan untuk Dana Desa

Di satu sisi, Yanuar menerangkan salah satu tantangan Dana Desa mendatang adalah terkait batas wilayah. Saat ini sekitar 95% desa di Indonesia belum memiliki batas wilayah yang jelas sehingga kewenangan pemerintah desa pun menjadi tidak jelas.

Hal ini berdampak pada belum bisanya dilakukan transfer langsung dana desa ke rekening desa dan belum bisa pengawasan mikro secara daring.

"Untuk itu saat ini kami terus mempercepat program Satu Peta sesuai Perpres 9 Tahun 2016. Saat ini, dari 74 ribu desa, pemerintah sedang mengkonsolidasi dan memverifikasi 40 ribu peta desa," kata Yanuar.

Atas dasar itu, ia pun mengajak Fadli yang juga sebagai Wakil Ketua DPR itu agar fokus pada hal yang memengaruhi kesejahteraan rakyat.

"Ketika dikatakan Presiden Jokowi telah mengucurkan 187 triliun, itu sudah jelas uang negara bukan uang pribadi Joko Widodo. Publik sebaiknya tidak dipusingkan dengan hal-hal yang kurang bersubstansi," tuturnya soal Dana Desa.

(kid)