Kubu Prabowo Janji Pisahkan Lagi Kemenpera dan Kemen PU

CNN Indonesia | Selasa, 19/02/2019 01:20 WIB
Kubu Prabowo Janji Pisahkan Lagi Kemenpera dan Kemen PU Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, menyebut pihaknya akan memisahkan kemenpera dan kemenpu jika menang di Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah menyebut akan memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, kubu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga mengaku akan kembali memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prabowo akan kembali menghidupkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang sempat hadir di masa orde baru dan kini berada di bawah naungan Kementerian PUPR.

"Sebetulnya sejak Orba, [Kemenpera] itu adalah Kementerian yang memang sangat dibutuhkan masyarakat," kata Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN), Sudirman Said di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Diakui Sudirman, Kementerian Perumahan Rakyat ini memang selalu mengalami perubahan. Namun, sejak digabungkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum di era pemerintahan Joko Widodo tugas pokok perumahan rakyat pun seolah dilupakan.

"Saya kira beberapa kali alami perubahan tetapi ketika digabung dengan Kementerian PU yang begitu besar urusannya, perumahan tertinggal," kata Sudirman.

"Itu pun diakui langsung oleh Pak Menteri PUPR ya, kita dapat info di sidang Komisi V [DPR]," katanya.

Pekerjaan pembangunan rumah yang banyak diperlukan oleh masyarakat pun, lanjut Sudirman, tertinggal lantaran kementerian yang menaunginya memegang banyak urusan pembangunan. Hal inilah yang membuat efisiensi kementerian kurang terjaga.

"Memang rumah ketinggalan, air ketinggal, jadi kita ingin kembali kepada urusan yang berdasar pada rakyat jadi nanti itu akan kita hidupkan kembali," kata dia.

Dia pun memastikan jika Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden akan ada sejumlah kementerian yang diefisiensi atau dibagi dua kembali. Namun kata dia, hal itu tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Iya [akan banyak ubah] begitu, itu kan memang kita punya ruang untuk restrukturisasi ada beberapa yang akan diubah sesuai Undang-undang," tutup dia.

Dalam debat kedua Pilpres 2019, Prabowo menyoroti penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan di era Jokowi. Sebab, KLH harusnya berposisi sebagai pengawas Kemenhut.

[Gambas:Video CNN]


(tst/arh)