"Mereka bertanya tentang pemilu di Indonesia, bagaimana situasi di akar rumput, dan terkait dengan pemilu yang pertama kali dilaksanakan secara bersama," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (19/2).
Hasto menuturkan salah satu hal yang menjadi perhatian para delegasi adalah soal pembiayaan dalam pemilu serentak. Para delegasi itu, kata Hasto, bertanya soal cara PDIP meminimalisasi beban anggaran selama pemilu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Hasto mengklaim para delegasi juga belajar mengenai demokrasi yang dijalankan di Indonesia. Sebab, mereka menilai demokrasi di Indonesia terbilang unik karena berdasarkan Pancasila. Secara singkat, Hasto mengatakan demokrasi Pancasila yang berjalan di Indonesia mengedepankan azas musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan.
Di sisi lain, Hasto mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dibangun PDIP. Ia berharap dialog antarpartai baik dari dalam maupun luar negeri dapat menambah wawasan bagi kader PDIP.
"Jadi tidak hanya pemerintah dengan pemerintah, tapi juga partai dengan partai," ujar Hasto.
Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan para delegasi juga tertarik dengan cara Indonesia mempertahankan demokrasi di tengah situasi seluruh negara yang sedang menghadapi tantangan dan ancaman atas eksklusivisme atau neo-nasionalisme.
Ia membeberkan kepada delegasi bahwa keterbukaan merupakan modal utama bagi Indonesia untuk mempertahankan demokrasi.
"Dan di Indonesia walaupun PDIP menyatakan diri sebagai nasionalis tetapi isinya adalah inklusif," ujarnya.