Ia menyatakan para tokoh politik yang hadir hanya menunjukkan permainan gimik di hadapan para massa munajat yang berkumpul.
"Misalnya ada yang bilang 'tes tes 1 atau 2', lalu 'dua' orang teriak kan. Itu kan permainan gimik. Sebenarnya dalam skala itu dibilang permainan yang halus," kata Fahri di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemilihan menentukan nasib kita, nasib Indonesia. Persatuan nomor 1, soal Presiden?" kata Ketua MPR RI itu.
Terkait itu, Fahri menyatakan orasi dan gestur dari para tokoh politik yang hadir, termasuk Zulhas, pada saat itu merupakan permainan simbol.
Sebab, kata dia, orasi para tokoh yang hadir tak secara vulgar mengajak atau mengarahkan massa untuk memilih calon presiden tertentu.
"Setahu saya yang nggak boleh itu kalau ajakan, lalu menyebut nama calon. Kalau menyebut nomor apa nggak permainan simbolik ya," kata dia.
"Yang bermasalah itu misalnya ada ajakan seperti marilah kita coblos pasangan nomor 01, Bapak Jokowi-Ma'ruf atau marilah kita coblos Prabowo-Sandi," kata politikus PKS ini.
Karena itu, ia menyatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mengatur soal permainan simbolik atau gimik para politikus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat menghadiri Munajat 212 bersama Sekjen PAN Eddy Suparno. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto). |
Sebab, permainan gimik itu bukan tergolong sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat memilih calon tertentu.
"Yang perlu diatur adalah yang tidak simbolik, yang kasar, yang vulgar, karena konotasi kampanye itu ya harus vulgar, kalau samar ya bukan kampanye namanya," kata dia.
Ia menilai pernyataan Bupati Kuningan itu termasuk dalam kategori vulgar dan telah memenuhi unsur kampanye.
"Saya lihat semalam itu relatif halus, yang vulgar itu saya lihat di beberapa daerah termasuk melakukan missinformasi oleh pejabat, misalnya yang bilang nggak milih pemerintahan sekarang padahal nikmati dana desa berarti laknat," kata dia. (rzr/osc)
