Kubu Prabowo Pertanyakan Sumber Dana Kartu Baru Jokowi
CNN Indonesia
Selasa, 26 Feb 2019 01:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean meminta calon presiden petahana Joko Widodo fokus membenahi polemik kartu BPJS Kesehatan daripada membagi-bagikan kartu baru.
Jokowi kembali menjanjikan program Kartu Sembako Murah dan Karti Indonesia Pelajar hingga ke jenjang perguruan tinggi.
"Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kartu BPJS? Sekarang rakyat kesulitan berobat. Itu saja dulu diurus sebelum bicara kartu yang lain," kata Ferdinand di Jakarta, Senin (25/2).
Ferdinand berasumsi Jokowi sedang mengalihkan perhatian publik dengan membagikan kartu-kartu itu atas banyaknya janji kampanye di 2014 yang tak terpenuhi.
"Pembagian kartu ini upaya mengalihkan perhatian publik dari kegagalan kampanye Jokowi tentang infrastruktur yang tidak kunjung membuat rakyat dengan rela dan mudah memilihnya kembali menjadi presiden," katanya.
Dia pun mempertanyakan sumber dana yang akan digunakan oleh Jokowi untuk memenuhi permintaan kartu-kartu baru itu. Ferdinand mengatakan urusan BPJS pun kenyataanya tak kunjung selesai.
Tak hanya itu, Ferdinand juga menyebut Jokowi tak konsisten dengan prinsipnya ketika awal menjabat sebagai presiden pada 2014. Saat itu Jokowi teguh tak mau banyak memberi bantuan sosial alias bansos karena dianggap tak mendidik masyarakat.
Namun, kata Ferdinand, pembagian bermacam-macam kartu ini adalah bagian dari pemberian bansos.
"Pembagian kartu-kartu ini tidak jelas sumber anggarannya dari mana. Ya, itulah ketidakkonsistenan Jokowi dalam bersikap karena memang kepentingannya hanya soal suara," katanya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Analis Ekonomi Politik dari Fine Institute, Kusfiardi. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi justru bertolak belakang dengan yang dia sampaikan beberapa waktu lalu melalui cuitannya.
"Jokowi sempat bilang jangan mendidik masyarakat dengan hal instan, bangun fondasi dan pilar yang kokoh," kata Kusfiardi.
Pernyataan Jokowi ini dicuitkan melalui akun media sosial Twitter resminya @Jokowi pada 14 Desember 2018 lalu. Menurut Kusfiardi, kartu PKH, KIS, KIP, Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah dan Kartu Pra-Kerja adalah kartu untuk mendidik masyarakat dengan cara yang instan.
"Ini instrumen menyenangkan semua orang, dengan cara menyebar subsidi, bansos, atau BLT sebanyak-banyaknya," kata Kusfiardi.
"Capres petahana tampaknya mengabaikan bangunan fondasi dan pilar kokoh, agar bangsa ini kuat dan tak mudah terseret gelombang, seperti yang pernah ditulis dalam akun Twitternya pada akhir tahun lalu," imbuhnya.
Menurut Kusfiardi, bagi-bagi kartu seperti ini menunjukkan lemahnya kemampuan capres petahana dalam memahami misi yang terdapat dalam konstitusi UUD 1945. Ini juga menunjukkan jalan pintas dengan semangat mengejar populisme.
Menurutnya, dalam pembukaan UUD 1945, yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah disebutkan bahwa pembentukan suatu Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Dalam batang tubuh konstitusi ditegaskan pula bahwa akses terhadap pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pasca perubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya," kata dia.
Kemudian terkait hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, Ia mengutip Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
"Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan," tambahnya.
Dengan demikian, Kusfiardi menilai seluruh program bansos capres petahana yang disebar melalui berbagai macam kartu itu bukan hanya mereduksi makna bantuan sosial tapi juga bertentangan dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945.
"Tampaknya capres petahana memang bertujuan hanya sekadar mau menyenangkan semua orang. Caranya dengan menyebar subsidi, bansos, atau BLT sebanyak-banyaknya, mendidik masyarakat dengan hal-hal instan," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (tst/pmg)
Jokowi kembali menjanjikan program Kartu Sembako Murah dan Karti Indonesia Pelajar hingga ke jenjang perguruan tinggi.
"Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kartu BPJS? Sekarang rakyat kesulitan berobat. Itu saja dulu diurus sebelum bicara kartu yang lain," kata Ferdinand di Jakarta, Senin (25/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembagian kartu ini upaya mengalihkan perhatian publik dari kegagalan kampanye Jokowi tentang infrastruktur yang tidak kunjung membuat rakyat dengan rela dan mudah memilihnya kembali menjadi presiden," katanya.
Tak hanya itu, Ferdinand juga menyebut Jokowi tak konsisten dengan prinsipnya ketika awal menjabat sebagai presiden pada 2014. Saat itu Jokowi teguh tak mau banyak memberi bantuan sosial alias bansos karena dianggap tak mendidik masyarakat.
Namun, kata Ferdinand, pembagian bermacam-macam kartu ini adalah bagian dari pemberian bansos.
"Pembagian kartu-kartu ini tidak jelas sumber anggarannya dari mana. Ya, itulah ketidakkonsistenan Jokowi dalam bersikap karena memang kepentingannya hanya soal suara," katanya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Analis Ekonomi Politik dari Fine Institute, Kusfiardi. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi justru bertolak belakang dengan yang dia sampaikan beberapa waktu lalu melalui cuitannya.
"Jokowi sempat bilang jangan mendidik masyarakat dengan hal instan, bangun fondasi dan pilar yang kokoh," kata Kusfiardi.
 Presiden Joko Widodo(Jokowi) saat berkunjung ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. (Dok. Biro Setpres) |
"Ini instrumen menyenangkan semua orang, dengan cara menyebar subsidi, bansos, atau BLT sebanyak-banyaknya," kata Kusfiardi.
"Capres petahana tampaknya mengabaikan bangunan fondasi dan pilar kokoh, agar bangsa ini kuat dan tak mudah terseret gelombang, seperti yang pernah ditulis dalam akun Twitternya pada akhir tahun lalu," imbuhnya.
Menurut Kusfiardi, bagi-bagi kartu seperti ini menunjukkan lemahnya kemampuan capres petahana dalam memahami misi yang terdapat dalam konstitusi UUD 1945. Ini juga menunjukkan jalan pintas dengan semangat mengejar populisme.
Menurutnya, dalam pembukaan UUD 1945, yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah disebutkan bahwa pembentukan suatu Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Dalam batang tubuh konstitusi ditegaskan pula bahwa akses terhadap pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pasca perubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya," kata dia.
Kemudian terkait hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, Ia mengutip Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
"Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan," tambahnya.
Dengan demikian, Kusfiardi menilai seluruh program bansos capres petahana yang disebar melalui berbagai macam kartu itu bukan hanya mereduksi makna bantuan sosial tapi juga bertentangan dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945.
"Tampaknya capres petahana memang bertujuan hanya sekadar mau menyenangkan semua orang. Caranya dengan menyebar subsidi, bansos, atau BLT sebanyak-banyaknya, mendidik masyarakat dengan hal-hal instan," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (tst/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK