"Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman dikutip melalui salinan putusan di situs MK, Rabu (27/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai ada inkonsistensi ketentuan dalam UU tersebut terkait dengan komitmen negara dalam menjamin wajib belajar 12 tahun bagi seluruh warga negara. Sementara, dalam UU Pemilu mengatur salah satu syarat menjadi capres cawapres adalah pendidikan minimal SMA.
Namun, menurut MK, frasa 'minimal pada jenjang pendidikan dasar' justru menjelaskan kewenangan pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar lebih dari tingkat SD dan SMP.
"Apabila ditelusuri kebijakan beberapa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBD-nya sehingga menjangkau lebih tinggi dari sekadar pendidikan dasar," kata hakim.
"Maka berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum," ucap hakim.
[Gambas:Video CNN] (psp/arh)