Temui FUI, KPU Luruskan Tudingan Jokowi Tak Cuti Kampanye

CNN Indonesia | Jumat, 01/03/2019 20:06 WIB
Temui FUI, KPU Luruskan Tudingan Jokowi Tak Cuti Kampanye Massa aksi Apel Siaga Forum Umat Islam (FUI) melakukan aksi menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU, Jakarta, Jumat, 1 Maret 2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjawab tudingan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi tidak melakukan cuti dari jabatan presiden RI selama kampanye Pilpres 2019.

Tudingan itu dilontarkan Pembina Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Eggi Sudjana dalam pertemuan antara KPU dan perwakilan massa aksi Apel Siaga Umat Forum Umat Islam (FUI).

"Pada waktu petahana jadi capres, saat waktu yang sama dia jadi presiden. Oleh karena itu hak-hak protokoler, keamanan, dan kesehatan melekat. Sekali lagi ini perintah undang-undang," kata Komisioner KPU Wahyu dalam pertemuan yang digelar di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (1/3).

Wahyu menerangkan cuti kampanye presiden berbeda dengan kepala daerah. Jika kepala daerah berkampanye, dia menanggalkan jabatannya sementara dan menjadi warga biasa.
Temui FUI, KPU Luruskan Tudingan Jokowi Tak Cuti KampanyeMassa aksi Apel Siaga Forum Umat Islam (FUI) melakukan aksi menolak kecurangan pemilu didepan kantor KPU. Jakarta, Jumat, 1 Maret 2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Namun jika presiden berkampanye, beberapa fasilitas negara masih melekat. Wahyu memastikan Jokowi sudah menyampaikan izin cuti ke KPU.


"KPU tak dalam posisi adil atau tidak, itu di luar kewenangan KPU. Kami bekerja ini undang-undang, kami laksanakan sesuai undang-undang," ujar dia.

Dalam rapat itu, Eggi Sudjana juga mempermasalahkan beberapa hal, seperti 31 juta DPT ganda, orang gangguan mental dapat hak pilih, dan tempat tabulasi suara pemilih yang selalu dilakukan di Hotel Borobudur.

"Yang kami minta, batalkan pemilu untuk orang gila. Dan kami minta penjelasan yang 31 juta DPT ganda itu sampai sekarang belum ada penjelasannya," ujar Eggi.

Wahyu menjelaskan orang dengan gangguan mental atau tuna grahita jumlahnya sekitar 50 ribu orang, bukan 14 juta seperti diklaim Eggi dkk. Tuna grahita yang mendapat hak pilih juga bukan didata sembarangan.

"Insyaallah kami tidak pernah mendata orang gila, kami tak pernah lakukan. Tapi tuna grahita yang kami data karena ada putusan MK," ucap Wahyu.

Dalam kesempatan itu, KPU juga memberikan beberapa dokumen data yang menjawab pertanyaan para perwakilan massa aksi.

KPU juga menjanjikan untuk memberi kesempatan bertemu kembali di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (6/3). Perwakilan massa pun setuju dan meninggalkan Kantor KPU dengan tertib.

[Gambas:Video CNN]

(dhio/dea)