PPP Klaim Setujui Pemprov DKI Lepas Saham Perusahaan Bir

CNN Indonesia, CNN Indonesia | Sabtu, 09/03/2019 12:33 WIB
PPP Klaim Setujui Pemprov DKI Lepas Saham Perusahaan Bir FPI berdemo menuntut pelepasan saham bir oleh Pemprov DKI pada Jumat (8/3). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta, Abdul Aziz, menyatakan Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta telah menyepakati pelepasan saham perusahaan bir di PT Delta Djakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu ia katakan untuk merespon demo Front Pembela Islam (FPI) yang menyerukan larangan memilih partai pro saham bir di Pemilu 2019, termasuk diantaranya PPP.

Aziz menyatakan PPP sendiri telah meminta Gubernur Anies Baswedan untuk melepas saham bir itu sejak setahun lalu.


"Sejak Anies Baswedan-Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, PPP Jakarta sudah meminta mereka untuk melepas saham di perusahaan produsen bir," kata Aziz dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (9/3).


Pemprov DKI sendiri tercatat memiliki saham sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta pada 2019. Saham tersebut merupakan perpaduan antara saham yang dimiliki Pemprov sejak 1970, yakni sebesar 23,34 persen ditambah milik Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya), yang juga milik Pemprov DKI, sebesar 2,91 persen.

Aziz menyatakan sikap tersebut menunjukkan Partai berlambang Kakbah itu selangkah lebih maju dalam menyetujui pelepasan saham perusahaan bir oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ia menyatakan upaya PPP untuk meminta Pemprov DKI melepas saham bir menunjukkan keberpihakan pada umat Islam. Sebab, ia menyatakan sampai saat ini masih ada pihak yang tidak menyetujui pelepasan saham tersebut.

"Sebagai partai Islam kami meyakini Miras dilarang untuk dikonsumsi," kata dia

Lebih lanjut, Aziz turut meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih berkonsentrasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berhubungan dengan pelayanan publik.


Hal itu bertujuan agar peran Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan layanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.

"PPP sudah merekomendasikan agar pemprov DKI memperbaiki portofolio kinerja saham-saham BUMD maupun saham pemda di beberapa perusaahaan," tambahnya.

Seperti diketahui, kepemilikan saham di PT Delta Djakarta yang dimiliki Pemprov DKI terus menjadi polemik. Pelepasan saham itu dipertanyakan oleh sejumlah fraksi di DPRD DKI dan masyarakat.

Salah satunya demo tolak saham bir yang digelar oleh ormas Islam FPI pada Jumat (8/3) kemarin berujung pada larangan pemilihan sejumlah partai dan calon legislatif.

FPI menyebut PPP sebagai partai yang menolak melepaskan saham bir. Dalam orasinya, Imam FPI DKI Jakarta Muchsin Alatas menilai PPP tak pantas sebagai partai yang mendukung aspirasi Islam.

[Gambas:Video CNN] (rzr/stu)