BPN: Prabowo-Sandi Akan Evaluasi BPJS Kesehatan Jika Terpilih

CNN Indonesia | Minggu, 10/03/2019 03:11 WIB
BPN: Prabowo-Sandi Akan Evaluasi BPJS Kesehatan Jika Terpilih Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan mengevaluasi defisit anggaran BPJS Kesehatan jika terpilih dalam Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan mengevaluasi defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jika terpilih pada Pilpres 2019.

"Pak Prabowo dan Sandiaga akan mengevaluasi besar-besaran terhadap tata kelola BPJS. Kita akan evaluasi secara menyeluruh karena faktanya dari tahun ke tahun anggaran BPJS terus defisit," ujar anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hermawan Saputra, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (9/3).

Dalam paparan pada 2014, BPJS Kesehatan defisit sebesar Rp3,8 triliun. Setahun kemudian, defisit meningkat menjadi Rp5,9 triliun. Di tahun 2017 dan 2016, defisit juga naik menjadi masing-masing Rp9,75 triliun dan Rp16,5 triliun.


Hermawan menilai data tersebut menunjukkan ada kesalahan dalam manajemen BPJS. Oleh karena itu, menurutnya, Prabowo-Sandi akan mengevaluasi dari sumber masalahnya.


Ia kemudian menjelaskan bahwa Prabowo-Sandi akan melakukan dua pendekatan dalam menangani permasalahan tersebut, yaitu dari segi sistem pelayanan dan upaya menutup kebocoran anggaran.

Hermawan juga mengatakan bahwa Prabowo akan melakukan penghitungan baru terhadap premi agar layak dan bersahabat untuk masyarakat dan tenaga kesehatan.

Selain evaluasi, Prabowo-Sandi juga akan memperkuat layanan utama kesehatan dengan penguatan puskesmas dan klinik.

"Banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik. Kita akan perbaiki dengan menuntaskan masalah kesehatan di puskesmas dan klinik," kata Hermawan.

Semua hal ini akan disampaikan Sandiaga Uno dalam debat ketiga pada 17 Maret mendatang.

Berbeda dengan BPN, anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasbullah Thabrany, mengatakan pihaknya menganggap defisit tersebut normal.

Menurutnya, defisit terjadi karena aliran dan pengeluaran dana yang tidak seimbang. Hal ini terjadi karena banyak yang telah memanfaatkan jasa pelayanan BPJS Kesehatan.

"Pada waktu kita prediksi awal dulu yang dirawat inap 4,1 persen, tapi awal tahun kemarin naik sampai 5 persen peningkatan penggunaan," katanya.

Melanjutkan pernyataannya, Hasbullah berkata, "Anda bisa lihat di mana-mana bahwa JKN telah bermanfaat. Antrean di rumah sakit, antrean berobat mahal, itu merupakan indikasi bahwa digunakan JKN itu makanya jadi tambah defisit."


Ia kemudian menyinggung defisit APBN Indonesia yang sudah terjadi hampir 20 tahun.  Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan hal tersebut lantaran defisit adalah hal normal dan bisa kembali pulih nantinya.

"Kita sudah tahu sekarang di mana lubang-lubangnya. Kita bisa tutup lubang-lubang itu," ujar Hasbullah.

Menanggapi hal itu, Hermawan pun menyindir TKN yang menganggap defisit anggaran sebagai hal normal. Menurut Hermawan, jika defisit menimbulkan masalah maka tentu hal itu menjadikan persoalan baru.

"Kalau defsit seolah-olah hal wajar, tapi kalau defisit menimbulkan masalah baru dan jadi snowball menjadi tidak wajar," tutur Hermawan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, mantan Menteri Kesehatan periode 2012-2014, Nafsiah Mboi, meluruskan pembahasan defisit anggaran itu.

Ia menjelaskan defisit disebabkan oleh penetapan premi di Indonesia yang merupakan premi terendah di dunia.

Nafsiah mengatakan bahwa karena pengetahuan soal asuransi kesehatan masih rendah, maka premi dibuat serendah mungkin dengan layanan sebanyak mungkin seperti operasi penyakit-penyakit kronis.

Ia pun membandingkan dengan kebanyakan negara yang tidak memiliki asuransi kesehatan untuk menangangi masalah penyakit kronis seperti gagal ginjal dan kanker.

"Tapi waktu itu ketentuannya kita tidak boleh menurunkan apa yang sudah ditanggung askes tetap ditanggung JKN. Banyak rakyat tertolong tapi biayanya sangat besar," ujarnya. (ani/has)