TKN: OTT Romi Sumbang Persepsi Positif untuk Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengklaim operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi tak memengaruhi elektabilitas. Kasus tersebut justru dinilai akan memberi kesan positif terhadap pasangan calon yang diusung.

"Mengenai elektabilitas, justru kami lihat ini membuat publik makin percaya kepada Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi itu tidak ada intervensi hukum," ujar Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga saat dihubungi, Jumat (15/3).

Dengan begitu, kata Arya, publik menilai Jokowi tak pernah mengintervensi hukum. Utamanya kasus korupsi saat dia menjabat sebagai presiden.

Lihat juga: Romi Terciduk KPK, PPP Tak Khawatir Elektabilitas Anjlok

Jokowi, kata Arya, memiliki komitmen terhadap penegakan hukum. Dengan komitmen itu, dia yakin bahwa penegakan hukum di Indonesia ke depan akan semakin baik.

Menyoal kasus yang mendera Romi, hingga saat ini TKN masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Namun, Arya menegaskan, pihaknya mendukung setiap langkah yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi.

"Kami menunggu hasil dari KPK mengenai proses itu. Kedua, kami semua mendukung semua langkah-langkah hukum untuk yang namanya korupsi. Jadi kami konsisten untuk patuh pada hukum," ujarnya.

TKN, kata Arya, juga siap jika kasus yang melibatkan Dewan Penasihat TKN ini berdampak pada elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

Lihat juga: Jokowi Angkat Suara soal Penangkapan Romi oleh KPK

"Kalau memang terkena dampak, ya, apa boleh buat. Itu harus dihadapi oleh kita semua. Kami semua pendukung Pak Jokowi memang harus siap," ujar Arya.

Sebagaimana diketahui, KPK menangkap Romi dalam OTT yang dilakukan di Jawa Timur, Jumat (15/3). KPK menyebut, OTT yang dilakukan berkaitan dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut, dari OTT tersebut, penyidik mengamankan lima orang dan sejumlah uang dalam pecahan rupiah.

Saat ini, Romi telah tiba di KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga telah menyegel ruang Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin di kantor Kemenag. (panji/asr)